Akhir Tata Dunia Liberal atau Kemerosotan Amerika?

Jakarta, CNN Indonesia --

Penculikan eks Presiden Venezuela Nicolas Maduro, genosida Gaza, dan serangan terhadap Iran, semakin mengekspose kelemahan sistem internasional pasca Perang Dunia II. Tak berlebihan, jika menyebut tatanan yang dibangun Amerika itu, sedang mengalami krisis.

Tatanan dunia hari ini bertolak dari dua peristiwa penting: kemenangan AS dan sekutu terhadap fasisme Jerman, dan kebangkrutan Uni Soviet di pengujung dekade 1980.

Peristiwa pertama, yang segera disusul dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menciptakan dunia bipolar dimana Amerika dan Uni Soviet terlibat persaingan ideologi. Masa yang dikenal sebagai era perang dingin ini dimulai pada 1947 dan berakhir tahun 1991.

Masa itu merupakan fase awal sebelum terbentuk tatanan liberal yang lebih mapan. Perebutan pengaruh dan pembendungan (containment policy) menjadi kata kunci yang merangkum politik global di masa perang dingin.

Rasa aman tak kunjung hadir meski perang besar sudah berakhir. Perebutan pengaruh dan perlombaan senjata dua adidaya membuat masyarakat internasional kembali hidup di bawah ketakutan dan potensi perang nuklir.

Perebutan pengaruh juga mendorong Amerika Serikat dan Uni Soviet aktif menginisiasi dan memelihara lembaga-lembaga internasional. AS melakukan itu dengan mempromosikan prinsip dan nilai-nilai liberalisme dan demokrasi, yang kelak akan berperan penting sebagai penopang sistem.

PBB, dalam segala keterbatasannya, harus diakui berperan penting dalam mengelola dan mendorong upaya-upaya resolusi konflik. Lembaga multilateral ini cukup berhasil menjadi mediator konflik dan krisis di sejumlah negara proksi.

PBB juga berperan dalam proses perlucutan senjata dan membangun kesalingpercayaan (CBMs) antara Amerika dan Uni Soviet.

Tak hanya PBB, AS dan Uni Soviet membentuk lembaga internasional lain, termasuk aliansi militer dan poros politik global. 

Melalui Marshall Plan, Amerika menjaga Eropa Barat terjatuh dalam genggaman komunisme Soviet. Program ini juga menjadi salah satu kunci gelombang demokratisasi di Eropa.

AS juga memprakarsai dan memelihara rezim Bretton Woods. Kesepakatan yang dicapai sebelum Perang Dunia II ini membidani kelahiran IMF dan Bank Dunia, dua lembaga yang peran dan pengaruhnya begitu dominan dalam sistem keuangan internasional, sampai hari ini.

Pembentukan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), cikal bakal WTO sebagai sistem perdagangan internasional, tak lepas dari pengaruh besar Amerika Serikat.

Dalam militer, Amerika Serikat menginisiasi NATO pada 1949 sebagai tameng utama Eropa menghadapi ancaman musuh, terutama Soviet.

Upaya-upaya tersebut, termasuk mendorong kerja sama regional di kawasan dan gelontoran bantuan luar negeri, adalah motor utama politik luar negeri Amerika Serikat dalam menyebarkan pengaruh sekaligus membendung Uni Soviet.

Hal serupa dilakukan Uni Soviet lewat inisiatif politik, aliansi militer, dan kerja sama ekonomi di Eropa Timur dan Asia. Namun, distribusi pengaruh dan kekuasaan antara dua blok politik ini berakhir setelah kebangkrutan Uni Soviet. Dunia bipolar bertransformasi menjadi unipolar.

Amerika Serikat tampil sebagai satu-satunya super power dunia.

Tata dunia liberal

Status Amerika sebagai hegemon tunggal semakin memapankan rezim-rezim kelembagaan yang mereka bangun di masa sebelum dan pasca perang dingin. Norma internasional semakin homogen, berlandaskan nilai dan prinsip seperti liberalisme, pasar bebas, demokrasi, multilateralisme, dan interdependensi yang diusung AS.

Dengan kata lain, lembaga-lembaga multilateral tersebut, yang awalnya dibentuk oleh AS sebagai penopang pengaruh dan strategi pembendungan, pelan-pelan berubah menjadi rezim aturan global.

Rezim inilah yang mengelola sekaligus menopang tatanan unipolar baru. Ia mengatur bagaimana negara, aktor non negara, mekanisme politik dan ekonomi dunia bergerak pasca perang dingin.

Para pakar menyebutnya sebagai tatanan dunia liberal atau liberal international order.

Dalam tatanan liberal ini, Amerika --dan Eropa-- menjadi pemelihara dan penjaga sistem.

Negara-negara yang tidak memeluk prinsip-prinsip liberalisme, minimal pada tataran global, berisiko dikucilkan dari komunitas internasional.

Dekade 80 dan 90an adalah masa-masa indah tatanan dunia [liberal].

Konflik dan perang tetap pecah di sejumlah negara, namun dalam skala lebih kecil. Dekade ini pula ketegangan mereda secara bertahap. Kehancuran pasca perang, berganti pertumbuhan yang dinikmati dari Eropa hingga Asia.

Slogan There is no alternative (TINA) menggema di seantero Eropa. Sebuah slogan penuh optimisme terhadap pasar bebas dan kapitalisme, yang gaung dan efeknya dirasakan hingga ke Asia. Fukuyama menimpali dengan tesis tentang akhir sejarah dan kemenangan kapitalisme.

Akan tetapi, masa-masa indah itu perlahan menguap, digantikan rangkaian gejolak yang muncul di awal 2000-an.

Huru-hara ekonomi merebak di Asia tahun 1998, diikuti tragedi 911, dan krisis finansial 2008. Gejolak lain muncul seperti menjamurnya terorisme, ketimpangan global, perubahan iklim dan degradasi lingkungan, hingga pandemi Covid-19.

Salah satu titik puncaknya adalah konflik yang terjadi di Eropa (Perang Rusia-Ukraina) dan Timur Tengah hari ini. Belum pernah dalam sejarah pasca perang dingin, Eropa mengalami ketegangan yang sedemikian serius seperti terjadi hari ini.

Sulit untuk menyebut rangkaian peristiwa itu sebagai fenomena biasa.

Gejolak-gejolak ini harus dilihat secara struktural sebagai indikasi dari krisis, ekspresi kekecewaan dan kegagalan terhadap tatanan liberal dan kepemimpinan AS. Dan bukan kebetulan jika sejak pertengahan 1990, kritik dan tuntutan akan dunia yang lebih adil, semakin lantang disuarakan dari Asia hingga Eropa.

Pada masa-masa itu hingga awal 2000, merebak gerakan antiglobalisasi, gerakan lingkungan hingga antiperang.

Forum dan lembaga tandingan diinisiasi, baik oleh aktor negara maupun masyarakat sipil. BRICS berdiri pada 2009. World Social Forum (WSF) yang digelar sejak 2001, masih bertahan sampai hari ini untuk menggugat World Economic Forum (WEF). Wacana reformasi PBB terus diangkat di berbagai forum.

Dalam gejolak dan ketidakpuasan global ini, hegemoni dan dominasi Amerika Serikat menghadapi tantangan semakin berat dari China, Rusia dan kekuatan regional lain yang mulai bergeliat.

Pemicu krisis

Apa yang salah dari tatanan dunia yang dibangun Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa?

Banyak hal bisa jadi penyebabnya, mulai dari kapitalisme, kebangkitan populisme di Eropa dan Amerika Serikat, hingga kelemahan dalam sistem dan tata kelola lembaga-lembaga multilateral.

Akan tetapi penyebab ini juga harus diakui, berasal dari kepemimpinan Amerika.

Sebagai negara hegemon dalam beberapa dekade, Amerika Serikat nyatanya tak mampu berkomitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang ia tanamkan dalam sistem yang dibangunnya.

Apa yang dikampanyekan AS bertolak belakang dengan perilakunya. Orang-orang menyebutnya sebagai politik standar ganda.

Sejak 1980an, Amerika Serikat terlibat aktif dalam perang, percobaan kudeta, dan pergantian rezim di sejumlah negara.

Panama, Haiti, Afghanistan, Libya hingga Venezuela, hanya segelintir dari korban standar ganda AS. Daftar negara ini bisa bertambah panjang jika merujuk pada data politik subversi Amerika Serikat sejak awal perang dingin.

AS dan sekutu Eropanya juga rajin menjatuhkan sanksi untuk negara yang dianggap sebagai ancaman atau tidak kooperatif bagi kepentingan mereka. Destabilitas di Timur Tengah dan keberpihakan buta terhadap Israel, termasuk daftar dosa standar ganda Amerika Serikat.

Politik standar ganda itu mungkin tak berdampak langsung terhadap sistem, namun telah memicu kekecewaan, kemarahan, dan kecurigaan di banyak negara.

Akumulasi kekecewaan inilah yang akhirnya menggerogoti kemampuan sistem serta menggerus legitimasi kepemimpinan AS -dan Eropa dalam meyakinkan negara-negara lain untuk bertindak sebagaimana keinginan mereka.

Apa yang dilakukan oleh Rusia terhadap Krimea dan Ukraina adalah contoh gamblang ketidakpercayaan Kremlin terhadap wajah NATO yang ekspansionis. Hal sama juga berlaku untuk kasus Iran yang tak mau tunduk pada keinginan AS dan Israel.

Kepemimpinan Trump hari ini membawa krisis tersebut ke titik ekstrem. Unilateralisme dijalankan secara ugal-ugalan. Ia keluar dari sejumlah organisasi multilateral, menculik Maduro, menetapkan tarif dagang secara sepihak, hingga membantu praktik genosida Israel di Gaza dan menyerang Iran.

Sedemikian buruknya kepemimpinan global AS di bawah Trump sampai membuat Eropa, sekutu utama mereka, berani berbeda pendapat, bahkan mengabaikan permintaan untuk terlibat Perang Iran.

Berbagai gejolak dan 'pembangkangan' tersebut juga mengindikasikan kecenderungan perubahan wajah politik global.

Dengan sikap China yang semakin asertif, geliat Rusia dan India, serta menguatnya unilateralisme, bayangan dunia multipolar bukan lagi sekadar analisis di atas kertas.

Dunia multipolar ini sangat berpotensi mendorong perubahan sistem. Akan tetapi, terlalu prematur untuk meyakini perubahan radikal bakal terjadi dalam waktu dekat.

Bagaimanapun, tatanan dunia liberal bukan sekadar institusi-institusi lama yang dibangun oleh Amerika Serikat dan sekutu Eropanya.

Tatanan liberal, seperti telah disinggung di awal, juga menyangkut rezim atau seperangkat aturan dan nilai-nilai yang berhasil menciptakan norma internasional.

Aturan dan nilai-nilainya telah menyerap begitu dalam, menjadi kebiasaan yang diakui dan diikuti secara sukarela oleh setiap negara.

Dari kenyataan tersebut, sejumlah pakar meyakini bahwa gejolak, kelemahan dan krisis dalam tatanan liberal, tak akan serta merta berujung pada kebangkrutan sistem.

Keyakinan itu ada dasarnya. Selain telah meresap dalam, rezim dan nilai-nilai yang diusung tatanan ini seperti multilateralisme, perdagangan bebas, demokratisasi, telah terbukti dan teruji mampu beradaptasi dengan berbagai gejolak dan hambatan yang muncul.

Tak kurang penting, tatanan ini berhasil mencegah terulangnya konflik berskala besar, sehingga, pada titik ini, tak ada urgensi bagi siapapun aktor yang berkuasa nanti untuk meninggalkan atau mengubah sistem secara radikal.

Meski demikian, sejumlah pertanyaan tetap perlu diajukan dari serangkaian asumsi dan paparan di atas.

Mungkinkah berbagai gejolak dan ketidakpuasan ini hanya sebatas fase krisis biasa? Sebuah fase yang diperparah oleh kemunculan Trump, sehingga dapat diobati, kelak, ketika Trump tak lagi bercokol di Gedung Putih.

Jika krisis ini tak terobati dan memicu kebangkrutan tatanan liberal, apakah dalam prosesnya otomatis akan menyudahi kepemimpinan Amerika?

Hal lain yang tak kalah menggoda adalah membayangkan tatanan liberal yang tetap bertahan, dalam dunia multipolar, tanpa kepemimpinan mutlak Amerika Serikat.

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, tampaknya akan sangat dipengaruhi oleh hasil akhir dari perang di Eropa dan Timur Tengah.

(bac)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]