13 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengungkap Indonesia siap mengikuti proses pemerintah Amerika Serikat (AS) yang akan melakukan investigasi perdagangan terhadap sejumlah negara.
Kantor Perwakilan Dagang AS atau United States Trade Representative (USTR) diketahui memulai penyelidikan terhadap sejumlah negara terkait dugaan praktik perdagangan yang dinilai merugikan industri domestik AS.
Haryo mengatakan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan pihak USTR terkait rencana investigasi tersebut. Menurut dia, pemerintah AS meminta Indonesia untuk mengikuti proses yang sedang berjalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, pemerintah Indonesia berharap tidak disamakan dengan 15 negara lain yang saat ini tengah menjadi objek penyelidikan.
"Kita meminta tidak disamakan dengan 15 negara lainnya (yang sedang diinvestigasi)," katanya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (13/3).
Dalam investigasi tersebut, pemerintah AS disebut ingin mengetahui komoditas apa saja yang masih menyebabkan defisit perdagangan bagi mereka.
Haryo menegaskan pemerintah Indonesia siap menyiapkan data-data yang dibutuhkan oleh AS.
"Kita yakin apa yang menjadi alasan manufaktur di Indonesia itu berlebih atau di semua negara, sehingga defisit di mereka itu, bukan karena kesengajaan, (tapi) memang karena proses bisnisnya memang produknya berlebih," ucap Haryo.
Ia menilai proses investigasi tersebut tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena lebih bersifat administratif dalam sistem hukum di AS.
Menurut dia, pemerintah AS hanya perlu menjelaskan proses tersebut kepada Mahkamah Agung AS.
Haryo menilai The Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang telah ditandatangani antara Indonesia dan AS dapat menjadi pertimbangan RI dikeluarkan dari daftar negara yang diinvestigasi.
Dalam ART tersebut juga telah dibahas komoditas yang menjadi keluhan Amerika Serikat dan dinilai berkontribusi terhadap defisit perdagangan, sekaligus dirumuskan solusi untuk mengatasinya.
Haryo juga optimistis Indonesia dapat segera dikeluarkan dari daftar negara yang diinvestigasi karena kesepakatan ART dinilai memberikan keuntungan bagi kedua negara.
Di sisi lain, meski proses investigasi sedang berjalan, pemerintah tetap melanjutkan proses ratifikasi ART bersama DPR RI. Ia menyebut DPR telah mendapatkan informasi terkait rencana ratifikasi kesepakatan perdagangan tersebut.
Adapun investigasi yang dilakukan AS ini menyasar kebijakan atau praktik industri yang dianggap berkaitan dengan kelebihan kapasitas produksi serta kebijakan yang dinilai berpotensi membebani dan membatasi perdagangan AS.
Sejumlah negara yang menjadi subjek penyelidikan antara lain China, Uni Eropa, Singapura, Swiss, Norwegia, Indonesia, Malaysia, Kamboja, Thailand, Korea Selatan, Vietnam, Taiwan, Bangladesh, Meksiko, Jepang, dan India.
Utusan Perdagangan AS Jamieson Greer mengatakan langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah AS melindungi basis industri dalam negeri serta mengembalikan rantai pasok strategis ke negaranya.
Penyelidikan ini juga muncul setelah kebijakan tarif resiprokal yang sebelumnya diumumkan Presiden Donald Trump pada April 2025 dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS.
Sebagai respons, pemerintah AS kemudian menerapkan tarif global sementara yang berlaku bagi seluruh negara selama 150 hari, sekaligus memulai investigasi terhadap dugaan pelanggaran perdagangan oleh sejumlah mitra dagang.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah bersuara mengenai hal ini. Ia menilai langkah tersebut merupakan hal yang lazim dalam dinamika hubungan dagang antarnegara.
"Saya pikir nggak apa-apa itu investigasi, hal yang biasa," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/3).
Purbaya menjelaskan salah satu faktor yang kerap memicu ketegangan perdagangan adalah perbedaan biaya produksi antarnegara. Menurutnya, produk Indonesia cenderung lebih kompetitif dibandingkan produk AS karena biaya tenaga kerja yang lebih rendah.
"Kalau kita sama Amerika, barang kita lebih murah dibanding barang Amerika karena tenaga kerja kita lebih murah. Jadi kita mempunyai relative advantage dibanding Amerika," ujarnya.
Ia menambahkan kondisi tersebut membuat Indonesia berpotensi mencatatkan surplus perdagangan dengan AS. Namun, menurutnya hal itu merupakan fenomena umum dalam hubungan dagang global.
"Jadi kita mempunyai relative advantage dibanding Amerika. Itu hampir pasti akan terjadi, kita surplus dibanding mereka," katanya.
Meski demikian, Purbaya mengakui potensi risiko tetap ada apabila pemerintah AS memutuskan untuk menerapkan tarif yang lebih tinggi terhadap produk Indonesia.
Menurutnya, dampak kebijakan tersebut akan lebih terasa jika tarif yang dikenakan terhadap Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara lain.
"Selama kenaikan tarifnya sama dengan negara-negara pengekspor barang-barang sejenis ke Amerika, kita nggak ada masalah karena secara relatif sama saja," ujarnya.
Namun, ia mengingatkan situasi bisa berbeda jika Indonesia dikenakan tarif lebih tinggi dari negara lain.
"Kalau kita dikenakan tarif lebih tinggi, misalnya dibedakan 10 persen, sudah susah kita," katanya.
Meski begitu, Purbaya menilai prospek perdagangan Indonesia tetap relatif terjaga. Pemerintah, kata dia, masih memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian apabila kebijakan perdagangan AS berubah.
"Kita akan lakukan usaha efisiensi yang lain kalau memang terpaksa. Tapi harusnya prospeknya ke depan nggak terlalu buruk, bahkan dengan investigasi dari US trade," ujarnya.
(dhz/sfr)
Add
as a preferred source on Google
