6 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara (moratorium) pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
Kepala BGN Nanik S Deyang menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah efisiensi anggaran yang tengah dilakukan lembaganya.
"Moratorium dapur titik-titik baru," ujar Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan saat ini sudah terdapat lebih dari 27 ribu dapur MBG yang beroperasi di berbagai daerah. Oleh karena itu, BGN memilih merapikan dan mengevaluasi dapur yang ada sebelum membuka pembangunan baru.
"Sekarang sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini," ujar Nanik.
Nanik mencontohkan dalam satu kecamatan belum tentu membutuhkan banyak SPPG.
"Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja, sudah enam saja. Jadi moratorium," ujarnya.
Menurut dia, pembangunan dapur baru akan dibuka kembali apabila setelah dilakukan evaluasi, masih dirasa dibutuhkan SPPG di daerah tersebut.
Nanik mengungkapkan saat ini pembangunan dapur MBG justru menumpuk di kawasan aglomerasi, sedangkan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih belum terjangkau secara optimal.
Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta BGN memprioritaskan perluasan program MBG ke wilayah 3T.
"Jujur sekarang (SPPG) yang numpuk ini di aglomerasi. Yang 3T belum kesentuh, jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu," ujar Nanik.
Terkait durasi moratorium, Nanik belum merinci batas waktunya. Ia hanya mengatakan secepatnya.
Ia memastikan kebijakan moratorium ini diberlakukan demi pemerataan penerima MBG, bukan semata-mata pemerataan SPPG di tiap daerah.
Ia menjamin penataan SPPG ini akan berjalan mudah dan cepat karena BGN menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) untuk pemetaan kebutuhan.
"Pokoknya intinya pemerataan dalam arti bukan pemerataan dapurnya, tapi pemerataan semua anak-anak harus dapat. Kalau banyak dapur kan tidak efisien," ujar Nanik.
Nanik turut menegaskan fokus utama BGN saat ini adalah menekan penggunaan anggaran tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat program MBG.
Menurut Nanik, meski anggaran MBG saat ini dipangkas menjadi Rp268 triliun, BGN masih berupaya melakukan penghematan lebih lanjut.
Selain menghentikan sementara pembangunan dapur baru, BGN juga akan membenahi dapur-dapur yang sudah beroperasi.
Langkah tersebut mencakup peningkatan standar SPPG hingga perbaikan dan pelatihan sumber daya manusia.
"Bila dapur itu tidak sesuai tentu kami akan melakukan suspend," ujar Nanik.
BGN disebut juga akan merealisasikan program MBG di daerah 3T dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN.
(dhz/sfr)
Add
as a preferred source on Google
