Krisis Energi Global, Boros BBM Dinilai Bisa Jadi Bom Waktu

Jakarta, CNN Indonesia --

Di tengah situasi krisis energi global saat ini, warga diimbau untuk tidak boros energi termasuk bahan bakar minyak (BBM). Berbagai hal bisa dilakukan dari mulai menggunakan kendaraan seperlunya hingga lebih mengutamakan transportasi publik.

Pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansah menilai budaya boros energi yang masih terjadi di level rumah tangga hingga industri bisa menjadi ancaman serius apabila tidak segera diantisipasi.

"Bahayanya ini, kita bisa mengalami krisis energi nantinya kalau kita tidak mengantisipasi ini. Karena kan hampir semua negara di dunia ini mengantisipasi terhadap bahaya krisis energi," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/5).

Menurutnya kita tidak bisa menganggap kondisi saat ini baik-baik saja atau seperti dalam kondisi normal. Ia menekankan pentingnya menunjukkan kewaspadaan yang cukup di tengah ketidakpastian global saat ini.

Ia membandingkan kondisi sejumlah negara lain seperti Filipina, Thailand, Vietnam hingga Australia yang dinilai sudah lebih agresif menjalankan kebijakan penghematan energi dan mitigasi krisis.

Trubus mengatakan ketergantungan besar terhadap BBM membuat negara rentan terguncang ketika harga minyak dunia melonjak atau pasokan terganggu.

Ia mengingatkan gangguan kecil saja terhadap distribusi energi bisa langsung berdampak ke stabilitas ekonomi nasional.

"Kalau pemanfaatan energi semakin tinggi seperti sekarang, sementara industri dan rumah tangga masih boros, ya ke depan kita bisa mengalami krisis," ujarnya.

Trubus menekankan pentingnya langkah jangka panjang yang jelas untuk mengendalikan konsumsi BBM, terutama setelah masa aman pasokan energi berakhir.

Menurut Trubus, pembatasan BBM subsidi seharusnya mulai diterapkan lebih ketat, misalnya berdasarkan kapasitas mesin kendaraan.

"Harusnya penggunaan BBM subsidi itu dibatasi, misalnya kendaraan roda empat dengan cc tertentu atau motor di bawah kapasitas tertentu," katanya.

Penerapan kebijakan WFH

Selain soal pembatasan subsidi, Trubus juga menyoroti implementasi kebijakan penghematan energi yang sudah diumumkan pemerintah, termasuk work from home (WFH).

Menurut dia, kebijakan tersebut mesti dijalankan secara konsisten disertai dengan pengawasan.

"Kebijakan WFH ini kan belum ada ukuran seberapa efektif," ujarnya.

Trubus mengatakan lemahnya pengendalian konsumsi energi pada akhirnya akan bermuara pada kenaikan harga barang dan penurunan daya beli masyarakat.

Dia menilai tekanan ekonomi saat ini sudah mulai terasa di tengah pelemahan rupiah dan ancaman PHK di sejumlah sektor industri.

"Boros energi itu ujung-ujungnya kenaikan harga pokok. Ini yang sekarang merangkak terus dan daya beli masyarakat turun terus. Jadi persoalannya bukan cuma soal BBM mahal, tapi efek dominonya bisa ke mana-mana," katanya.

Ia juga melihat gejala penurunan kelas konsumsi mulai terjadi di masyarakat. Pengguna kendaraan dengan konsumsi BBM tinggi mulai mengurangi mobilitas atau beralih ke kendaraan yang lebih hemat bahan bakar.

"Kalau lihat sekarang, orang sudah mulai turun kelas. Mobil-mobil yang selama ini pakai Pertadex mulai jarang kelihatan karena harganya mahal sekali. Kalau nanti masyarakat pengguna Pertamax atau RON tinggi juga turun ke subsidi, subsidinya bisa membengkak," ujar Trubus.

Di sisi lain, ia menilai pemerintah seharusnya lebih serius mengembangkan transportasi umum untuk menekan konsumsi BBM masyarakat. Menurut dia, kebijakan WFH tidak akan efektif tanpa dukungan angkutan publik yang memadai.

"Harusnya transportasi umum seperti JakLingko diperbanyak sampai masuk ke perumahan-perumahan. Jadi masyarakat enggak perlu terus pakai kendaraan pribadi. Bahkan idealnya orang tua enggak perlu lagi antar anak sekolah pakai mobil pribadi kalau akses transportasi umumnya benar-benar menjangkau," katanya.

Siasat warga tak boros energi

Tekanan akibat mahalnya BBM nonsubsidi kini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat kelas menengah di perkotaan.

Ari (37), pekerja swasta di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, mengaku kini jauh lebih jarang menggunakan Toyota Innova diesel miliknya sejak harga Pertamina Dex melonjak.

"Tadinya ini andalan buat harian, sekitar lima hari seminggu. Tapi sekarang mobil ini lebih banyak nongkrong di garasi. Sejak harga Dex selangit, gue sebisa mungkin simpan Innova buat urusan yang benar-benar darurat atau bareng bayi aja," kata Ari.

Ari mengatakan dirinya tetap memilih menggunakan Pertamina Dex demi menjaga performa mesin kendaraan. Namun, kenaikan harga yang terus terjadi membuat biaya operasional mobil diesel terasa sangat berat.

Namun ia memilih tetap menggunakan Pertamina Dex meski harga naik. Ia enggan untuk menggunakan solar subsidi dengan alasan performa mesin.

"Jadi pilihannya cuma dua, bayar mahal atau enggak usah pakai mobil sekalian," ujarnya.

Kondisi tersebut membuat Ari mulai mengubah kebiasaan mobilitas sehari-hari. Ia kini lebih sering menggunakan transportasi umum untuk menghemat pengeluaran BBM.

"Sekarang gue jadi tim Transjakarta. Kalau rutenya masih tercover busway, gue mending naik bus," katanya.

Meski mulai mempertimbangkan kendaraan listrik, Ari mengaku masih ragu karena harga mobil listrik dinilai belum terjangkau dan ketahanan kendaraan belum meyakinkannya sepenuhnya.

"Kalau mobil listrik jujur lagi kepikiran banget. Tapi harganya masih tinggi dan gue masih mikir soal ketahanan mesinnya. Jadi solusi paling masuk akal sekarang ya membiasakan diri naik kendaraan umum," ujarnya.

(del/sur)

Add as a preferred
source on Google