Selular.ID – Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menyoroti masih rendahnya adopsi serta penetrasi jaringan generasi kelima (5G) di Indonesia yang hingga kini belum mencapai 10 persen sejak teknologi tersebut diluncurkan secara global pada 2017.
Sarwoto Atmosutarno, Ketua Umum Mastel, menegaskan bahwa pemerintah perlu mengambil peran lebih aktif dengan memberikan insentif kepada operator seluler guna mempercepat pemerataan infrastruktur telekomunikasi di seluruh wilayah tanah air.
Sarwoto menyampaikan bahwa rendahnya tingkat adopsi jaringan 5G di Indonesia disebabkan oleh pendekatan regulasi yang masih berfokus pada lelang frekuensi semata.
Menurutnya, proses pelelangan spektrum seperti pita frekuensi 700 MHz maupun 2,6 GHz yang dilakukan pemerintah seharusnya tidak berhenti pada pengumpulan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), melainkan dilanjutkan dengan dukungan kebijakan yang meringankan beban investasi para pelaku industri.
Mastel menilai Indonesia perlu mengambil pelajaran dari negara-negara lain, seperti China, India, serta sesama anggota ASEAN seperti Malaysia dan Vietnam
“Di negara-negara tersebut, pemerintah terlibat aktif mendorong ekosistem digital dengan menghadirkan insentif khusus agar operator seluler bersemangat membangun jaringan 5G hingga ke wilayah pelosok,”ujar Sarwoto, kepada Selular, dalam Bincang Eksekutif.
Tonton juga:
Video Rekomendasi Untuk Anda
Tantangan Ekosistem dan Pengembalian Investasi Operator
Sarwoto menjelaskan bahwa penetrasi perangkat pendukung juga menjadi tantangan besar dalam komersialisasi 5G di Indonesia.
Saat ini, jumlah perangkat seluler (handset) yang mendukung fitur 5G masih berada di bawah 20 persen dari total sekitar 353 juta pelanggan seluler di tanah air.
Kondisi ini membuat para operator, seperti Telkomsel dan Indosat Ooredoo Hutchison, harus mengalkulasi ulang tingkat pengembalian investasi (return on investment) sebelum menggelar jaringan secara masif.
Pemanfaatan alokasi frekuensi seperti pita 700 MHz sejatinya sangat ideal untuk memperluas cakupan layanan hingga ke area pedesaan (rural).
Namun, jika penggunaan frekuensi tersebut menyerahkan sepenuhnya skema pembangunan kepada operator tanpa adanya stimulus pendukung, ekspansi jaringan akan berjalan sangat lambat karena besarnya beban biaya modal.
Penggelaran infrastruktur 5G membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari pengadaan node pemancar baru, modernisasi jaringan inti, hingga kebutuhan fiberisasi di setiap menara telekomunikasi.
Ketika penerimaan kas negara dari lelang frekuensi tidak dialokasikan kembali untuk mendukung sektor telekomunikasi, ruang gerak industri untuk melakukan ekspansi menjadi terbatas.
Perlunya Sinergi Kebijakan Kebijakan Industri dan Telekomunikasi
Untuk mengatasi celah (gap) pertumbuhan ini, Mastel mendorong adanya penyesuaian kebijakan regulasi yang lebih kondusif bagi ekosistem digital.
Pemerintah diharapkan tidak hanya memposisikan diri sebagai regulator pelelangan spektrum, tetapi juga menjadi fasilitator yang menjamin keberlanjutan bisnis telekomunikasi melalui pemberian keringanan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi atau bentuk insentif fiskal lainnya.
Di sisi lain, adopsi 5G tidak hanya bergantung pada industri telekomunikasi semata, melainkan juga memerlukan dorongan pada sektor pemanfaatan (use case).
Pengikutsertaan sektor industri manufaktur, transportasi, hingga pelayanan publik dalam memanfaatkan jaringan latensi rendah khas 5G dipandang mampu meningkatkan permintaan pasar terhadap konektivitas modern ini.
Ke depan, efektivitas percepatan 5G di Indonesia akan sangat bergantung pada langkah konkret pemerintah dalam merumuskan skema insentif bersama para pemangku kepentingan.
Baca Juga:Mastel Soroti Ketergantungan Impor Digital Penyebab Utama Regulasi Indonesia Sering Terlambat
Penyelarasan antara kesiapan perangkat di tangan konsumen, insentif investasi bagi operator.
Serta dukungan regulasi yang progresif menjadi kunci utama agar teknologi 5G dapat memberikan dampak ekonomi digital secara optimal di Indonesia.
