Momen Hangat Mendagri Bersama Praja IPDN di Tengah Tugas Kemanusiaan

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menikmati makan siang bersama para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Selasa (21/4).

Para praja tersebut tengah melakukan pengabdian untuk membantu percepatan pemulihan pascabencana di wilayah tersebut. Kegiatan makan siang berlangsung sederhana namun penuh kehangatan. Mendagri duduk bersama para praja tanpa sekat, berbincang santai sembari menikmati hidangan.

Selain Mendagri, kegiatan makan bersama ini juga diikuti Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi.

Para praja tersebut tergabung dalam gelombang ketiga penugasan praja IPDN yang terdiri dari 731 praja pratama atau tingkat satu. Pada penugasan gelombang pertama, fokus utama penanganan adalah pembersihan kawasan perkantoran.

Sementara itu gelombang kedua memperluas cakupan hingga ke lingkungan masyarakat. Adapun gelombang ketiga difokuskan pada penanganan lokasi yang masih terdampak berat, terutama akibat endapan lumpur.

Dalam arahannya, Mendagri mengapresiasi kinerja praja IPDN yang dinilai berhasil membersihkan lumpur sisa banjir, baik di kompleks perkantoran Kabupaten Aceh Tamiang maupun di lingkungan permukiman sekitar.

"Jadi sudah bagus karena adik-adik juga bekerja bagus juga ya," ujar Mendagri.

Mendagri menyampaikan terima kasih karena para praja, mulai dari penugasan gelombang pertama hingga ketiga, tidak melakukan pelanggaran, sehingga mampu menjaga nama baik IPDN di Kabupaten Aceh Tamiang.

"Oleh karena itulah, Bapak Wakil Gubernur memberikan ucapan terima kasih dalam bentuk makan bersama dan juga potong sapi satu khusus untuk praja IPDN," ucap Mendagri.

Bantuan 8 daerah

Sebanyak delapan daerah di Provinsi Sumatera Utara berkomitmen membantu daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh melalui mekanisme hibah antar daerah.

Komitmen ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900.1.3/1084/SJ yang mendorong daerah yang tidak terdampak bencana untuk berpartisipasi dalam pemulihan daerah terdampak.

Surat edaran itu dikeluarkan Mendagri Tito Karnavian menyusul adanya daerah terdampak bencana di Aceh yang tidak mendapatkan pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD), sementara sejumlah daerah di Sumut justru mendapatkan pengembalian TKD dalam jumlah besar.

Tito yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mengatakan langkah tersebut lahir dari kebutuhan riil di lapangan.

"Kemudian saya buat surat edaran mengimbau, tapi sedikit maksa gitu, Sumut untuk bisa bantulah ke tetangga sebelah di Aceh, sehingga akhirnya ada 8 daerah sudah oke, komitmen," ujar Tito dalam Musrenbang Sumut 2027 di Medan, Sumatera Utara, Rabu (22/4).

Delapan daerah itu adalah Kota Medan mengusulkan bantuan sebesar Rp50 miliar kepada Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Deli Serdang juga mengusulkan Rp50 miliar untuk Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Simalungun mengusulkan Rp30 miliar untuk Kabupaten Aceh Utara, serta Kabupaten Asahan mengusulkan Rp30 miliar untuk Kabupaten Bireuen.

Selanjutnya ada Kabupaten Serdang Bedagai mengusulkan bantuan Rp25 miliar kepada Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengusulkan Rp25 miliar untuk Kabupaten Aceh Tengah, Kota Pematangsiantar Rp25 miliar untuk Kabupaten Bener Meriah, serta Kabupaten Labuhanbatu Rp25 miliar untuk Kabupaten Gayo Lues.

Tito menegaskan nilai bantuan tersebut memiliki dampak signifikan bagi percepatan pemulihan di daerah terdampak, terutama dalam mendukung pembangunan hunian tetap (huntap) dan pemulihan fungsi pemerintahan.

"Di sana Rp25 miliar bukan angka kecil. Itu bisa untuk beli tanah, untuk huntap (hunian tetep), bahkan menghidupkan kembali pemerintahan yang belum berjalan optimal," kata Tito.

Lebih lanjut, Tito memastikan mekanisme hibah antar daerah akan dikawal secara ketat oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, agar proses penyaluran berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

(har)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]