3 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah menyatakan Presiden Prabowo Subianto menghargai berbagai masukan dan kritik terkait usulan agar Indonesia menangguhkan atau bahkan keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
"Kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak antikritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan para tokoh ulama dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3) malam seperti dikutip dari Antara.
Ia mengatakan Prabowo berkewajiban untuk memberikan penjelasan secara utuh tentang posisi Indonesia dalam keanggotaan BoP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Nusron, Prabowo tidak pernah menutup diri dan mendengarkan segala masukan serta kritik yang disampaikan berbagai pihak, termasuk dari kalangan ulama dan pimpinan ormas Islam di Indonesia.
Namun, tegasnya, pemerintahan Prabowo masih menilai forum seperti BoP bisa menjadi sarana penting untuk mengupayakan perdamaian, utamanya Timur Tengah dan Palestina.
Posisi pemerintah saat ini adalah menjadikan BoP sebagai bagian dari ikhtiar diplomasi Indonesia dalam mendorong terciptanya perdamaian.
Nusron mengatakan upaya tersebut perlu dicoba terlebih dahulu sebelum mengambil langkah lain.
Ia menyampaikan bahwa tidak tepat jika keanggotaan tersebut langsung dihentikan sebelum adanya upaya diplomasi.
"Bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu," kata menjelaskan.
Klaim tak ada alternatif BoP
Nusron menambahkan dalam pertemuan dengan para ulama dan pimpinan ormas Islam itu, Prabowo juga mempertanyakan alternatif forum lain apabila Indonesia keluar dari BoP.
Menurut pemerintah, saat ini forum tersebut menjadi satu-satunya wadah yang tersedia untuk membahas upaya perdamaian di Palestina dan Gaza.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia bersama delapan negara lainnya telah bersepakat menggunakan forum tersebut sebagai ruang diplomasi dalam mendorong dialog dan penyelesaian konflik.
Ia juga menyebut Presiden tengah mengupayakan langkah diplomasi untuk membantu meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah, termasuk kemungkinan membuka jalur komunikasi dengan Iran.
Menurut Nusron, langkah tersebut juga mendapat dukungan dari sejumlah negara di kawasan Timur Tengah dan negara Islam lainnya, seperti Pakistan dan Uni Emirat Arab.
Sehari sebelumnya, Prabowo mengajak silaturahmi para presiden dan wakil presiden terdahulu hingga ketua umum partai politik parlemen di istana.
Usai pertemuan itu, Ketua Umum NasDemSurya Palohmengatakan Prabowomemutuskan tetap berada di dalam BoPdi tengah konflik Timur Tengah yang memanas setelah AS berkolaborasi dengan Israel menyerang Iran di awal Ramadan ini.
Atas serangan yang menewaskan pimpinan tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei dan sejumlah anak-cucunya, Negara Para Mullah itu membalas serangan AS dan Israel.
Nusron menerangkan dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengajak para tokoh ulama dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam untuk satu barisan dalam menghadapi gejolak geopolitik global.
Prabowo menyampaikan ajakan itu saat menggelar pertemuan dan diskusi dengan para tokoh ulama serta pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (5/3) pukul 16.00 WIB hingga 23.00 WIB, yang terbagi dalam dua sesi.
Nusron mengatakan pertemuan tersebut diisi dengan diskusi intensif mengenai kondisi geopolitik global serta situasi ekonomi nasional.
"Jadi, tadi dari jam 4 (sore), sampai buka puasa, Bapak Presiden didampingi oleh Pak Mensesneg (Prasetyo Hadi), sama Pak Menko Pangan (Zulkifli Hasan), sama Pak Ketua MPR (Ahmad Muzani) melakukan diskusi intensif dengan tiga tokoh ulama dan tokoh Islam di Indonesia," kata Nusron.
Ia menjelaskan tiga tokoh yang hadir dalam sesi pertama adalah Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof KH Haedar Nashir, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar.
Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua bersama pimpinan ormas Islam, tokoh Islam, serta pimpinan pondok pesantren dari berbagai daerah.
Nusron mengatakan sekitar 86 pimpinan ormas Islam hadir dalam pertemuan tersebut. Adapun pimpinan pondok pesantren yang hadir, antara lain pimpinan Pondok Pesantren Gontor K.H. Hasan Abdullah Sahal, pimpinan Pondok Pesantren Ploso K.H. Nurul Huda Jazuli, pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng K.H. Abdul Hakim Mahfudz, serta perwakilan dari Pondok Pesantren Lirboyo, Darunnajah, dan Al-Bahjah.
Sementara menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dalam acara tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Selain geopolitik, pada pertemuan itu presiden menerangkan kepada para ulama perihal perkembangan geoekonomi global.
Selain itu, presiden juga memaparkan kondisi ekonomi dan sosial di dalam negeri serta langkah pemerintah dalam mengantisipasi dampak konflik global, termasuk potensi krisis pangan dan energi.
Prabowo menjelaskan kebijakan perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat, termasuk terkait kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART).
Menurut Nusron, kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya saing produk Indonesia di pasar Amerika Serikat dan menghindari potensi tarif tinggi terhadap ekspor Indonesia.
"Kemudian mengambil satu kesimpulan, berharap kepada pimpinan ormas, tokoh-tokoh Islam ini bersama dengan Bapak Presiden dalam satu barisan," kata Nusron.
Situasi di Palestina
Sementara itu di wilayah Palestina yakni di Tepi Barat yang menjadi daerah pendudukan Israel dan di Jalur Gaza, kekerasan demi kekerasan berujung maut masih dilakoni militer Israel dan pemukim Yahudi di sana.
Terbaru, mengutip dari kantor berita Palestina, WAFA, selama sepekan terakhir atau enam hari berturut-turut aksi militeristik militer Israel makin menjadi di sejumlah wilayah Tepi Barat.
"Pasukan pendudukan Israel melanjutkan serangan militer yang semakin intensif selama enam hari berturut-turut di berbagai provinsi Tepi Barat yang diduduki, di tengah gelombang penangkapan, luka-luka akibat tembakan langsung, dan pengetatan pembatasan militer melalui penutupan pos pemeriksaan dan gerbang besi di pintu masuk kota dan desa," demikian diberitakan dalam artikel WAFA yang diunggah di situsnya, Kamis (5/5) kemarin.
"Pasukan pendudukan [Israel] juga telah mengintensifkan kebijakan mengubah rumah-rumah warga Palestina menjadi pos militer dengan menyerbu rumah-rumah, memaksa penduduk untuk mengungsi, dan menggunakannya sebagai posisi bagi pasukan dan penembak jitu selama berjam-jam dan terkadang berhari-hari," imbuhnya.
Salah satunya di Desa Faqqu'a di timur Jenin, Tepi Barat, di mana pasukan Israel memaksa mengubah sembilan rumah warga Palestina menjadi pos militer.
Kemudian pada Kamis dini hari waktu setempat, militer Israel menggerebek besar-besaran sejumlah desa di sebelah barat Ramallah. Mereka menahan 13 warga Palestina setelah menggeledah rumah mereka. Kemudian di Hebron, sejumlah warga Palestina terluka bahkan satunya karen tembakan pasukan Israel.
"Jumlah tahanan selama enam hari terakhir telah meningkat menjadi lebih dari 100 orang," demikian diberitakannya.
Selain itu, rezim zions dan militernya mencegah jemaah melakukan ibadah salat fardu dan salat sunah, termasuk Tarawih di Masjid Al Aqsa yang berada di Yerusalem dengan alasan keadaan darurat.
Pasukan Israel dalam jumlah besar ditempatkan di sana dan di sekitarnya untuk mencegah warga Palestina memasuki halamannya. Sebelumnya warga diusir paksa pasukan Israel dari sana pada Sabtu (28/2) pagi pekan lalu.
(antara/kid/wis)
