1 hour ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih karena kerap mendapat laporan mengenai pejabat publik yang melakukan penyelewengan. Kekecewaan disebut dirasa mendalam karena oknum yang terlibat merupakan orang-orang yang ia percaya.
Keresahan tersebut ditumpahkan Prabowo saat memberikan pidato di hadapan masyarakat di Museum Marsinah, Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu (16/5) pagi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya geleng-geleng kepala, sedih saya, bahwa tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang menyeleweng. Saya sedih," ucap Prabowo dalam siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden.
"Orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya kasih kehormatan diberi jabatan penting, begitu menjabat menyeleweng, nyuri uang rakyat! Bagaimana? Apa yang harus saya buat?" tuturnya.
Ia kemudian menceritakan momen di mana Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, sempat datang menghadapnya dalam kondisi tegang dan penuh keraguan.
Kepala BPKP dinilai stres karena temuan kasus penyelewengan yang hendak dilaporkan ternyata menyeret nama-nama yang dikenal berada di lingkaran dekat sang presiden. Saat itu, Kepala BPKP malah meminta petunjuk pemeriksaan boleh dilanjutkan atau tidak.
Mendengar keraguan itu, Prabowo langsung memberikan perintah yang sangat keras. Baginya, tidak ada kamus tebang pilih atau perlindungan bagi siapa pun yang nekat menyentuh uang rakyat, tak peduli seberapa dekat hubungan orang tersebut dengan dirinya.
"Dia lihat saya, masalah apa, ngomong petunjuk. 'Teruskan pemeriksaan! Tidak ada, enggak ada mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya enggak ada urusan! Kalau ada indikasi, terus periksa!'" kata Prabowo menirukan instruksi tegasnya kala itu.
Mantan Pangkostrad ini menegaskan amanah dan jabatan negara membawa tanggung jawab penuh yang mutlak harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan negara, bukan sebagai tameng keluhuran pribadi.
Ia menyayangkan sikap segelintir oknum yang setelah memegang kekuasaan justru menjadi jemawa dan merasa tak tersentuh hukum.
"Justru kalau diberi kehormatan harus lebih hati-hati dan lebih jaga, bukan diberi wewenang, kepercayaan, malah merasa adigang, adigung, adiguna, merasa di atas, dan merasa negara ini bodoh," kritiknya tajam.
Prabowo pun memberi peringatan terbuka bahwa di era serba digital seperti sekarang, seluruh pergerakan anggaran dan birokrasi sudah terpantau secara ketat.
Menutupi kejahatan jabatan ia nilai sebagai hal yang mustahil karena cepat atau lambat pasti akan terendus.
Hal yang paling ia risaukan adalah dampak sosial dan psikologis yang harus ditanggung anak dan istri para pejabat tersebut saat kasusnya terbongkar di ujung karier mereka.
Prabowo juga menyatakan sikap tegas tanpa pandang bulu ini bahkan berlaku di internal partainya sendiri, Gerindra.
Ketua Umum Partai Gerindra ini mempersilakan penegak hukum untuk memeriksa dan menahan kader-kadernya jika memang terbukti melakukan korupsi.
Ketegasan serupa juga ia tuntut dari para petinggi, jenderal, maupun mantan jenderal di tubuh TNI dan Polri untuk mampu menjaga kehormatan di akhir masa baktinya dengan memberikan teladan yang bersih kepada masyarakat.
Prabowo juga memberikan opsi terakhir yang tegas bagi seluruh pejabat yang telanjur menikmati aset atau uang dari hasil yang tidak sah agar segera mengembalikannya secara sukarela sebelum hukum bertindak lebih jauh.
"Kalau saya dapat laporan, apa yang buat nanti geremeng-geremeng sakit hati, suruh kembaliin yang dia dapat secara tidak halal, enggak mau? Ya sudah, urus sama kejaksaan sana, saya serahkan," pungkas Prabowo.
(chri)
Add
as a preferred source on Google
