Puan Maharani Dukung Pengerahan TNI Amankan Kejaksaan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pengerahan personel TNI Angkatan Darat untuk mengamankan kantor-kantor kejaksaan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Menurutnya, langkah itu dilandasi Undang-Undang TNI serta diperkuat melalui aturan Presiden.

“Sudah sesuai aturan ada di UU TNI dan ada Perpres-nya, jadi sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (27/5).

Ia menambahkan, kebijakan tersebut sudah dibahas di Komisi I DPR RI, yang merupakan mitra kerja TNI dan Kementerian Pertahanan.

Namun, Puan juga mengingatkan pentingnya netralitas dan perlindungan terhadap institusi kejaksaan. 

Ia menolak segala bentuk intervensi atau tekanan dari pihak mana pun terhadap proses hukum. 

Jangan sampai ada intimidasi dari pihak manapun kepada kejaksaan ketika menangani kasus-kasus.

Jika ada intimidasi, dia meminta agar aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku.

Kebijakan pengerahan prajurit ini bermula dari Surat Telegram Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bernomor ST/1192/2025 tertanggal 6 Mei 2025. 

Surat tersebut menginstruksikan seluruh jajaran TNI AD untuk mendukung pengamanan di kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di seluruh Indonesia.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan bahwa instruksi tersebut menyangkut kerja sama pengamanan antar lembaga.

Langkah itu mendapat dasar hukum yang jelas setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres ini ditetapkan pada 21 Mei 2025 dan langsung diundangkan pada hari yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.