Purbaya: Kita Tidak Sedang Menuju Keadaan Seperti Krisis 1997-1998

11 hours ago 2

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak mengarah pada krisis seperti yang terjadi pada 1997-1998 meski nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sedang melemah.

"Yang penting gini, kita tidak sedang menuju keadaan seperti (krisis) 1997-1998 lagi. Fiskal kita baik, ekonominya bagus," katanya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6).

Menurut Purbaya, tekanan yang terjadi saat ini lebih disebabkan oleh sejumlah sentimen negatif yang memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hanya ada sedikit negatif yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar," ujarnya.

Ia meyakini kondisi pelemahan rupiah ini dapat diatasi melalui koordinasi yang baik antara pemerintah dan Bank Indonesia.

"Itu harusnya bisa diperbaiki dengan koordinasi yang baik-baik antara pemerintah, Departemen Keuangan, dengan Bank Indonesia," ujar Purbaya.

Di lokasi terpisah, Purbaya hadir dalam konferensi pers bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Sekretaris Prasetyo Hadi, dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya mengatakan pemerintah akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik dengan kebijakan Bank Indonesia.

"Ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik, sehingga pertumbuhan kita akan semakin cepat," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Sabtu ini.

Sementara itu, Perry menjelaskan kedua institusi saat ini berjalan seirama dalam menghadapi dinamika global. Keduanya juga menyepakati dua langkah dalam penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Penguatan koordinasi fiskal-moneter itu terus kita lakukan dan saat ini memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah," ujar Perry.

Menurut dia, ada dua langkah utama yang disepakati BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pertama, meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik agar aliran modal asing kembali masuk ke Indonesia.

Perry menjelaskan kenaikan suku bunga di luar negeri telah memicu arus keluar modal dari berbagai instrumen investasi di Indonesia, termasuk saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan sedikit dari Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," ujarnya.

Langkah kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan.

Menurut Perry, pemerintah tetap akan menempatkan dana kasnya di Bank Indonesia, sedangkan BI memberikan remunerasi atau bunga yang lebih tinggi atas dana tersebut.

"Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah sementara operasi fiskalnya juga mendukung," katanya.

Perry menegaskan koordinasi yang selama ini telah berjalan baik akan terus diperkuat secara berkelanjutan.

"Kami sepakat ini akan terus kita lakukan. Penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

(dhz/sfr)

Add as a preferred
source on Google
Read Entire Article
Berita Olahraga Berita Pemerintahan Berita Otomotif Berita International Berita Dunia Entertainment Berita Teknologi Berita Ekonomi