2 days ago
9
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Jurnalis senior, Rahma Sarita Aljufri, secara blak-blakan mengkritik langkah Bareskrim Polri yang merilis transkrip nilai mantan Presiden Jokowi.
Ia menyebut terdapat kejanggalan dalam data akademik yang dipublikasikan.
Dikatakan Sarita, publik justru semakin bingung dengan transparansi yang disampaikan.
Ia mempertanyakan bagaimana sistem penilaian yang berlaku di Universitas Gadjah Mada (UGM) saat itu bisa menghasilkan IPK 3,05 meski nilai D dan C mendominasi.
“Sekarang Bareskrim Polri sudah mengeluarkan, merilis, termasuk transkrip nilai Jokowi yang A, B, C, D. Aneh ini, D-nya masih banyak, C banyak. Nilainya yang A ada tiga, kemudian B sepuluh, C tiga belas, dan D ada enam,” kata Sarita dalam videonya yang beredar, dikurltip Jumat (30/5/2025).
Ia membandingkan dengan pengalamannya kuliah di Universitas Airlangga pada tahun 1993, di mana nilai D dianggap tidak lulus dan harus diulang.
Hal itu membuatnya curiga dengan logika perhitungan indeks prestasi kumulatif (IPK) Jokowi.
“Yang jelas, setahu saya, saya kuliah di Universitas Airlangga tahun 1993, kalau D ini gak lulus. Disuruh ngulang. IPK saya juga 3 sekian, itu gak ada D-nya. Cuma ada satu C,” cetusnya.
Lebih lanjut, Rahma menyatakan heran bagaimana IPK Jokowi bisa mencapai angka 3,05 dengan kombinasi nilai yang disebutnya tergolong rendah.
“Sementara ini Jokowi, IPK-nya 3,05. Saya gak ngerti ngitungnya gimana yah. Mungkin SKS-nya beda atau bagaimana,” tambahnya.
Sebelumnya, pemeriksaan yang dilakukan penyidik Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya terhadap akademisi Rismon Sianipar dianggap aneh.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
