10 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membagikan pengalamannya menghadapi lonjakan harga minyak dunia saat masih menjabat sebagai presiden.
Ia menyebut kondisi serupa pernah terjadi beberapa kali dan memberikan tekanan besar terhadap perekonomian nasional. Pernyataan tersebut disampaikan SBY melalui cuitan di akun media sosial X.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Waktu memimpin Indonesia dulu saya mengalami krisis yang sama. Meroketnya harga minyak terjadi pada 2004-2005, kemudian 2008 dan yang terakhir 2013. Harga minyak yang meroket sangat memberikan tekanan pada ekonomi kita. Fiskal dan defisit APBN melebar, inflasi atau stabilitas harga terguncang dan dampak terhadap kaum tak mampu sangat terasa," kata SBY dalam unggahannya, Rabu (25/3).
Pernyataan tersebut disampaikan SBY di tengah kembali meningkatnya harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Kenaikan harga dipicu memanasnya situasi antara Amerika Serikat (AS), Iran, dan Israel, termasuk ancaman penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur utama distribusi energi global.
Berdasarkan laporan, harga minyak mentah dunia sempat melonjak signifikan. Minyak West Texas Intermediate (WTI) naik hingga di atas US$100 per barel, sementara Brent menyentuh kisaran US$113 per barel, jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum konflik yang berada di kisaran US$60-US$70 per barel.
SBY mengatakan saat menghadapi kondisi tersebut, pemerintah kala itu mengambil kombinasi kebijakan yang tidak mudah, termasuk penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dan pemberian subsidi.
"Meskipun pahit dan tidak mudah, kita pilih kombinasi kebijakan yaitu penambahan subsidi dan penaikan harga BBM. Pemerintah juga melakukan kampanye penghematan energi besar-besaran," tambahnya.
Ia menambahkan kebijakan tersebut sempat memicu pro dan kontra di masyarakat maupun parlemen. Namun, menurutnya, langkah tersebut pada akhirnya dapat menjaga kondisi ekonomi dan memberikan perlindungan bagi masyarakat.
"Ketika saya putuskan dan ambil langkah-langkah seperti itu, gelombang pro dan kontranya tinggi sekali. Parlemen gaduh dan unjuk rasa tak terhindarkan. Tapi, akhirnya, ekonomi kita selamat dan masyarakat tidak mampu dapat kita lindungi melalui program BLT," ujar SBY lebih lanjut.
Dalam konteks saat ini, SBY menilai Indonesia tidak perlu panik menghadapi gejolak global, namun tetap perlu mengambil langkah yang tepat dan tidak terlambat. Ia juga mengamati berbagai kebijakan yang diambil negara lain seperti Filipina dan Korea Selatan dalam merespons kondisi serupa.
Sejalan dengan itu, pemerintah saat ini tengah menyiapkan sejumlah langkah penghematan energi, termasuk rencana penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pascalebaran. Kebijakan ini ditujukan untuk menekan konsumsi BBM di tengah tekanan harga energi global.
SBY juga menyatakan dukungannya terhadap langkah penghematan energi yang tengah disiapkan pemerintah saat ini, serta menyampaikan sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kondisi ekonomi dan perlindungan terhadap masyarakat.
"Yang penting ekonomi kita selamat, termasuk terjaganya pertumbuhan (growth), terkelolanya inflasi (stabilitas harga) dan tercegahnya PHK besar-besaran (job security). Dan yang sangat penting adalah tetap terlindunginya saudara-saudara kita, kaum tak mampu yang pasti hidup mereka makin sulit," kata SBY.
(del/ins)
Add
as a preferred source on Google
