2 days ago
11
Jakarta, CNN Indonesia --
Salah satu alumni Universitas Harvard Amerika Serikat dari Indonesia mengungkap dampak kebijakan gila Presiden Donald Trump terkait salah satu kampus terbaik di dunia tersebut.
Belakangan, Trump membuat kontroversi lagi dengan menerapkan sederet kebijakan menekan Harvard, termasuk melarang kampus Ivy League itu menerima mahasiswa asing.
Ika, bukan nama sebenarnya, masuk Harvard pada 2022 dan sempat bekerja sebagai asisten peneliti di bidang kesehatan di almamaternya tersebut. Dia pun merasakan pemerintahan Trump di bulan-bulan pertama sang presiden kembali menjabat di Gedung Putih sejak Januari 2025 lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ika merasa situasi dan kondisi memang berubah cukup drastis dan menjadi serba tak pasti sejak Trump kembali menjabat.
Sebab, di hari perdananya duduk di Gedung Putih lagi, Trump bahkan sudah meneken ratusan perintah eksekutif (executive order) terkait pengetatan kebijakan imigrasi.
Ika pun memutuskan pulang ke Indonesia karena situasi yang serba tak pasti di AS.
"Jadi, waktu itu belum separah ini. Kalau enggak salah Januari, itu sudah mulai funding cut [pemangkasan anggaran]. Terus USAID sempat dibubarkan. USAID kan banyak juga proyek-proyek kesehatan," kata Ika saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (3/6).
Dia lalu berujar, "Jadi lumayan teman-teman di Public Health itu yang terdampak."
Tak lama setelah dilantik, Trump mengumumkan efisiensi anggaran termasuk di bidang pendidikan demi ekonomi nasional.
Ika juga menerangkan karena pendanaan yang mulai terbatas, Harvard menghentikan proses rekrutmen yang berlangsung atau dia sebut "hiring freeze."
Teman dia yang lulus pada Desember 2024 atau wisuda pada Mei 2025 sedang gencar mencari pekerjaan di sana sejak Februari. Bagi pelajar asing, mendapat pekerjaan setelah lulus menjadi semacam keharusan karena izin tinggal mereka yang terbatas.
"Ada yang sudah interview terus ya sudah, tiba-tiba disetop saja. Enggak ada kabar," ucap Ika.
Keadaan hiring freeze di Harvard membuat dia berpikir dan mempertimbangkan kembali ke Indonesia.
"Aku sudah tahu enggak bakal, otomatis, enggak bakal diperpanjang," kata Ika. Menurut dokumen kontrak kerja dia seharusnya bekerja hingga Juni 2025.
Lembaga pemberi beasiswa Indonesia, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), kata dia, memberi waktu dua tahun bekerja di tempat pelajar WNI menerima beasiswa.
Ika lebih lanjut bercerita dia menghubungi atasannya dalam untuk menyampaikan keinginan dia kembali ke Indonesia.
"Kayaknya aku mau pulang duluan deh, gitu," ujar dia mengingat pernyataan saat berbicara dengan bosnya.
Selain soal hiring freeze, Ika juga mengatakan dana untuk konferensi atau seminar di Harvard dipangkas. Situasi ini menjadi tanda jelas AS di bawah Trump penuh gonjang-ganjing.
"Jadi, seperti rasanya benar-benar enggak pasti. Bisa kapan saja terjadi, makanya ancaman kayak takut dideportasi itu nyata banget," tutur dia.
Ika juga cemas Trump mengeluarkan kebijakan tak terduga dan mempersulit warga asing atau pelajar internasional.
ka lalu memberi contoh saat politikus Republik ini mengeluarkan aturan bahwa Petugas Keamanan Bandara (Transportation Security Administration/TSA) berhak memeriksa HP pelajar internasional atau pemegang visa sementara.
"Iya jadi kayak bisa dibuka HP-nya. Kalau kamu oh anggota WhatsApp group yang namanya sudah aneh-aneh [misal ada] Palestina itu kamu bisa ditahan terus bisa langsung dideportasi," ujar Ika.
Dia dan teman-temannya lalu saling mengingatkan untuk berhati-hati dan menghapus percakapan yang berpotensi membuat mereka dalam bahaya.
Di kesempatan ini, Ika menyampaikan harapan untuk teman-temannya yang masih di AS agar selalu aman.
"Stay safe, terus lay low [tidak menonjol, menunggu waktu untuk bertindak]," ujar dia.
Belakangan ini, Trump dan Universitas Harvard bersitegang. Presiden AS itu ingin kampus tersebut tunduk di bawah pemerintahan dia. Namun, Harvard menolak dan melawan.
Trump makin dongkol dan melarang Harvard menerima pelajar asing termasuk dengan skema beasiswa. Dia meminta pelajar yang sudah diterima di universitas itu menempuh pendidikan di kampus lain.
Mereka yang menolak pindah dari Harvard terancam dicabut legalitasnya untuk tinggal di AS. Harvard lalu membawa masalah ini ke meja hijau.
Harvard menyebut keputusan pemerintah Trump merupakan pelanggaran terhadap Amandemen Pertama Konstitusi AS. Aturan ini berbunyi negara memberi kampus hak untuk menolak tuntutan pemerintah mengontrol tata kelola, kurikulum, dan ideologi kampus dan mahasiswanya.
Di luar itu, Trump memutuskan untuk menghentikan sementara proses visa calon pelajar asing.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut kebijakan ini sebagai upaya pemerintah memperluas pemeriksaan media sosial terhadap pelajar asing.
(rds)
