Anggota Hizbullah Tolak Negosiasi Lebanon-Israel

6 hours ago 1

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Parlemen Hizbullah Hassan Fadlallah menolak dengan tegas rencana negosiasi antara Lebanon dan Israel

Hassan menganggap jika negosiasi itu dilakukan, maka akan melanggar konstitusi.

Mengutip The Times of Israel, Sabtu (11/4), pernyataan ini disampaikan Hassan sehari setelah Presiden Lebanon mengatakan bahwa pembicaraan tersebut akan berlangsung pekan depan di Washington.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini pelanggaran terang-terangan terhadap pakta (nasional), konstitusi, dan hukum Lebanon, serta memperparah perpecahan domestik di saat Lebanon sangat membutuhkan solidaritas dan persatuan internal untuk menghadapi agresi Israel," ujar Fadlallah dalam sebuah pernyataan.

Mengutip Arab News, Pemerintah Israel menyatakan tidak akan membahas gencatan senjata dengan Hizbullah dalam pembicaraan resmi dengan Lebanon nanti. Di mana, pertemuan dijadwalkan berlangsung pekan depan di Washington.

Pertemuan tersebut akan menjadi bagian dari upaya membuka jalur negosiasi antara kedua negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik.

Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat Yechiel Leiter mengatakan pembicaraan akan dimulai pada Selasa di Departemen Luar Negeri AS setelah koordinasi antara perwakilan Israel dan Lebanon.

Ia menyebut Israel telah menyetujui untuk memulai negosiasi perdamaian formal dengan pemerintah Lebanon. Namun, pembahasan tidak akan mencakup gencatan senjata dengan kelompok Hizbullah.

"Israel menolak membahas gencatan senjata dengan organisasi teroris Hezbollah, yang terus menyerang Israel dan menjadi hambatan utama bagi perdamaian antara kedua negara," ujar Leiter dalam pernyataan resminya.

Sementara itu, pemerintah Lebanon dan pemerintahan Presiden AS Donald Trump dilaporkan telah meminta Israel untuk menghentikan sementara serangan terhadap Hizbullah sebelum negosiasi dimulai.

Permintaan tersebut disampaikan guna menciptakan ruang bagi dialog langsung antara kedua pihak. Namun, hingga saat ini Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut.

(ldy/sfr)

Add as a preferred
source on Google
Read Entire Article
Berita Olahraga Berita Pemerintahan Berita Otomotif Berita International Berita Dunia Entertainment Berita Teknologi Berita Ekonomi