Bijak Gunakan BBM dan Peran Krusial Masyarakat di Tengah Krisis Global

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia --

Bijak dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM) menjadi kunci dalam meredam potensi krisis energi di tengah gejolak global saat ini. Tak hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, peran masyarakat juga dibutuhkan.

Hal ini disampaikan Pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi terkait ancaman krisis dipicu konflik geopolitik dan lonjakan harga minyak dunia.

"Tanpa didukung oleh masyarakat, tujuan penghematan energi tidak akan tercapai," kata Fahmy kepada CNN Indonesia, Kamis (9/4).

Ia menambahkan informasi yang terbuka seperti yang ada saat ini akan membuat masyarakat lebih siap dan memahami jika ke depan terjadi penyesuaian harga.

Di tengah kondisi yang tidak menentu, pemerintah sendiri telah memutuskan untuk menahan harga BBM subsidi hingga akhir tahun. Namun Fahmy mengingatkan pergerakan harga minyak dunia saat ini masih sulit diprediksi.

Ia mencontohkan saat harga minyak menyentuh angka US$200 per barel, tentu harga BBM sulit ditahan untuk tidak naik. Ini pentingnya pemahaman warga pada kondisi global ini.

Dari sisi perilaku, penghematan energi dinilai bisa dimulai dari langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Fahmy mencontohkan kebijakan work from home (WFH), pengurangan penggunaan kendaraan pribadi, hingga peralihan ke transportasi publik sebagai upaya konkret yang bisa dilakukan masyarakat.

"Rakyat bisa ikut work from home, mengurangi mobilitas, menggunakan transportasi umum, atau bahkan bersepeda. Itu langkah sederhana, tapi berdampak pada penghematan konsumsi BBM," ujarnya.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov, menilai langkah-langkah kecil tersebut akan memberikan dampak signifikan jika dilakukan secara kolektif.

"Langkah paling konkret itu sebenarnya sederhana, kurangi perjalanan yang tidak perlu, pindah ke transportasi umum, berbagi kendaraan, hingga merawat kendaraan agar lebih efisien," kata Abra.

Ia menekankan, keputusan individu seperti menggunakan transportasi publik di kota besar dapat berkontribusi besar dalam menekan konsumsi BBM nasional.

Secara perhitungan, perubahan perilaku masyarakat berpotensi menekan konsumsi BBM dalam skala yang cukup besar. Fahmy memperkirakan, kebijakan WFH yang berjalan efektif dapat menekan konsumsi hingga sekitar 10 persen, meski angka tersebut dinilai tidak terlalu signifikan jika berdiri sendiri.

"Kalau work from home berjalan efektif, penghematannya paling tinggi sekitar 10 persen," ujarnya.

Abra memaparkan simulasi yang menunjukkan dampak lebih luas dari perubahan perilaku masyarakat. Jika 10 persen dari 10 juta pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum, maka penghematan bisa mencapai sekitar 2 juta liter per hari atau setara 1,3 persen konsumsi nasional.

Jika angka peralihan meningkat menjadi 20 hingga 30 persen, maka potensi penghematan bisa mencapai 2,6 hingga hampir 3,9 persen dari total konsumsi BBM harian nasional.

"Perubahan perilaku itu kelihatannya kecil per orang, tetapi secara agregat nasional sangat signifikan," jelasnya.

Untuk kebijakan WFH, Abra menyebut dampaknya bisa lebih besar jika diterapkan secara terukur. Dengan asumsi 5 juta pekerja menjalankan WFH dan menghemat 5 liter BBM per hari, potensi penghematan bisa mencapai sekitar 25 juta liter per hari atau sekitar 16,1 persen konsumsi nasional. 

Ditopang produksi dalam negeri

Fahmy mengatakan di situasi krisis ini Indonesia beruntung karena masih memiliki produksi minyak domestik.

"Indonesia masih punya produksi minyak sekitar 600 ribu barel per hari. Artinya, kita tidak sepenuhnya bergantung pada impor seperti beberapa negara lain," ujarnya.

Jumlah ini diolah di kilang-kilang Pertamina untuk dipakai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Meski demikian, ia mengingatkan ketahanan tersebut tetap terbatas, mengingat kebutuhan nasional yang jauh lebih besar dibandingkan produksi dalam negeri. Karena itu dibutuhkan sumber-sumber lain.

Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Hendra Gunawan mengatakan pemerintah sudah memperluas sumber pasokan energi dari negara lain di saat Timur Tengah dilanda krisis.

"Di samping sumber-sumber energi yang melewati Selat Hormuz, kita memperluas ke kawasan lain, antara lain dari Amerika Serikat, Afrika, Asia Timur dan Tengah," kata Hendra dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/4).

Selain diversifikasi impor, pemerintah juga mengoptimalkan produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan eksternal.

Optimalisasi ini mencakup pengalihan sebagian produksi minyak mentah dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk kebutuhan domestik.

"Untuk minyak mentah atau minyak bumi, optimalisasi hasil KKKS dilakukan untuk kepentingan domestik. Ditjen Migas memeriksa semua KKKS untuk mengalihkan ekspor yang diperlukan di dalam negeri, serta optimalisasi sumber daya domestik untuk produksi BBM dan LPG," kata Hendra.

Indonesia menurut Abra juga masih memiliki program biofuel dan pasokan gas domestik. Namun, dengan kebutuhan BBM mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, bijak dalam penggunaan energi tetap dibutuhkan.

"Penghematan di level rumah tangga dan transportasi sudah menjadi bagian penting dari strategi menjaga ketahanan energi nasional," katanya.

Kebijakan di jalur yang tepat

Dari sisi kebijakan, baik Abra dan Fahmy menilai langkah pemerintah saat ini sudah berada di jalur yang tepat, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan energi meski dunia dalam kondisi tidak baik-baik saja.

Namun, reformasi struktural dinilai masih diperlukan, khususnya dalam penyaluran subsidi energi agar lebih tepat sasaran.

"Respons pemerintah saat ini cukup baik untuk jangka pendek, tetapi untuk menghadapi tekanan energi yang berulang, kita butuh kebijakan yang lebih berani, terutama dalam menata ulang subsidi agar lebih adil, efisien, dan berkelanjutan," ujar Abra.

Fahmy juga menekankan pentingnya momentum krisis ini untuk mendorong transformasi energi nasional, termasuk percepatan pengembangan energi baru terbarukan.

"Ini harus jadi momentum untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mulai beralih ke energi yang lebih berkelanjutan," katanya.

Sementara itu Komisi XII DPR RI menyatakan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman, karena itu pihaknya mendorong adanya penguatan pengawasan distribusi untuk mencegah penyalahgunaan BBM.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya usai rapat dengar pendapat dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), SKK Migas, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta PT Pertamina Patra Niaga menyebut kondisi ketahanan energi nasional tetap terjaga.

"Kami mendapat laporan dari BPH Migas terkait dengan pengawasan distribusi BBM, ini aman, clear, nggak ada masalah. Jika terjadi penyalahgunaan, itu sudah ada tindakannya," kata Bambang, Rabu (8/4)

Pasokan BBM maupun LPG secara umum menurutnya dalam kondisi aman, termasuk dari sisi pengadaan dan penyaluran.

Bambang menambahkan pemerintah juga telah menyiapkan langkah mitigasi terhadap potensi gangguan pasokan, termasuk dari jalur distribusi global.

"Proses suplai crude maupun BBM itu clear, enggak ada masalah, dan termasuk juga LPG," ujarnya.

Penimbunan rugikan rakyat

Di tengah krisis energi saat ini masih ada pihak yang mengambil keuntungan pribadi yakni dengan menimbun BBM. Hal tentu merugikan negara dan rakyat. Polri memperingatkan akan memberantas setiap aksi penimbunan.

Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifudin mengatakan penindakan terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjalankan arahan pemerintah guna menjaga distribusi energi bersubsidi tetap tepat sasaran.

"Bagi para pelaku, kami tegaskan untuk segera menghentikan praktik ilegal ini. Kami tidak akan ragu melakukan tindakan tegas terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk oknum aparat," kata Nunung.

Ia mengatakan penegakan hukum akan dilakukan secara konsisten dan tanpa toleransi.

"Tindakan tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat. Kami tidak main-main, setiap pelanggaran akan ditindak tegas demi melindungi hak masyarakat atas energi bersubsidi," kata Nunung.

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga mendukung dan mengapresiasi Aparat Penegak Hukum dalam penindakan terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi. Eko Ricky menyampaikan subsidi harus disalurkan sesuai peruntukannya agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

"Kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan POLRI dan juga TNI dalam hal penindakan hukum atas penyalahgunaan dan distribusi BBM dan LPG yang tidak tepat sasaran," ujar Eko.

Distribusi energi nasional

Distribusi kebutuhan pokok seperti BBM di Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Sebagai negara kepulauan ditambah dengan luas wilayah membuat penyaluran BBM di Indonesia bukan perkara mudah.

Pertamina melalui PT Pertamina Patra Niaga Subholding Downstream terus mengoptimalkan distribusi energi nasional hingga ke wilayah kepulauan serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo mengatakan armada logistik laut menjadi penghubung utama yang memastikan energi dapat tersalurkan dari titik suplai hingga ke berbagai wilayah tujuan di seluruh Indonesia.

Secara keseluruhan, Pertamina melalui subholding Downstream mengoperasikan sebanyak 345 kapal, baik kapal milik maupun kapal chartered, yang terdiri dari 271 kapal pengangkut BBM/BBK, 27 kapal pengangkut Crude, 4 Kapal mengangkut petrochemical dan 43 kapal pengangkut LPG.

Armada ini melayani berbagai rute termasuk 57 wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang tersebar di berbagai penjuru Nusantara, mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua.

Di tengah ketegangan geopolitik global, PT Pertamina (Persero) juga berkomitmen untuk menjaga pertumbuhan bisnis melalui lima strategi Pertamina dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2026 (RKAP).

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan ada lima strategi penting  untuk menavigasi tantangan tersebut. Pertama, menjaga disiplin biaya secara ketat di seluruh lini operasi. Kedua, memastikan operasional perusahaan semakin andal dan efisien. Ketiga, menjalankan investasi secara selektif dengan fokus pada proyek-proyek yang benar-benar strategis. Keempat, membangun organisasi yang lebih lincah dalam merespons perubahan. Serta, kelima, terus mendorong inovasi sebagai kebutuhan utama dalam menghadapi dinamika bisnis energi.

Menurutnya Pertamina berupaya memanfaatkan tantangan geopolitik sebagai peluang. Salah satunya dengan mendorong efisiensi serta meningkatkan operasional seperti utilisasi kilang. Dengan langkah ini, Pertamina mengincar pertumbuhan volume penjualan produk energi berkualitas.

(lau/sur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]