KKP Singgung Ongkos BBM Bengkak Bakal Tekan Cuan Nelayan

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) menekan pendapatan nelayan. Hal ini seiring besarnya porsi biaya bahan bakar dalam aktivitas melaut.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menyebut sebagian besar biaya operasional nelayan digunakan untuk membeli BBM.

"Langkah ini menjadi salah satu solusi strategis untuk menjaga keberlanjutan usaha perikanan tangkap, mengingat sekitar 70 persen dari total biaya operasional melaut digunakan untuk membeli BBM," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (24/4).

Harga BBM non-subsidi yang telah menembus di atas Rp25 ribu per liter dinilai memperberat beban nelayan dan pelaku usaha perikanan. Kondisi ini berpotensi menurunkan pendapatan, bahkan membuat sebagian kegiatan penangkapan ikan menjadi tidak menguntungkan.

Selain faktor harga, persoalan distribusi dan akses juga masih menjadi kendala. KKP mencatat distribusi BBM subsidi belum merata dan aksesnya belum sepenuhnya mudah dijangkau oleh nelayan di berbagai wilayah.

"Meski demikian, tantangan di lapangan masih muncul, terutama terkait distribusi yang belum merata dan akses yang belum sepenuhnya mudah dijangkau nelayan. Selain itu diperlukan penyesuaian regulasi melalui perubahan Perpres Nomor 191 Tahun 2014," kata Latif.

[Gambas:Youtube]

Untuk merespons kondisi tersebut, KKP mendorong pembahasan skema BBM khusus bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Pembahasan dilakukan bersama asosiasi nelayan, pelaku usaha, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Di sisi lain, pemerintah memastikan harga BBM subsidi untuk nelayan tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026 sesuai kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, KKP menilai perbaikan tata kelola distribusi tetap menjadi kunci agar subsidi benar-benar tepat sasaran.

Upaya jangka pendek juga dilakukan dengan mengoordinasikan kendala teknis di lapangan, termasuk pengangkutan BBM di kapal perikanan, bersama Kementerian Perhubungan.

KKP menyebut usulan terkait skema harga khusus BBM telah dibahas dalam rapat lintas sektor yang melibatkan Bappenas, BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, Kemenko Pangan, Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, hingga Kementerian Keuangan.

Hasil pembahasan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti, seiring arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono agar jajarannya proaktif merespons kondisi lapangan dan menindaklanjuti aspirasi nelayan serta pelaku usaha perikanan.

(del/ins)

Add as a preferred
source on Google