4 hours ago
3
Jakarta -
Kabar mengejutkan datang dari salah satu sudut negara Eropa terkait pembatasan aktivitas ibadah bagi warga Muslim. Larangan ini terjadi di Kota Jumilla yang berlokasi di wilayah Murcia, Spanyol Tenggara.
Pemerintah lokal kemudian mendapat kecaman usia mengesahkan kebijakan tersebut, termasuk larangan penggunaan fasilitas umum untuk perayaan keagamaan umat Muslim, seperti Idulfitri dan Iduladha.
Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk diskriminasi dan bentuk Islamophobia terhadap masyarakat Muslim di negara tersebut.
Larangan ini diketahui sebagai yang pertama kalinya di Spanyol setelah diusulkan oleh Partai Rakyat atau People's Party (PP) yang berhaluan konservatif. Kebijakan ini juga didorong dengan tindakan abstain dari partai sayap kanan Vox di tengah penolakan dari partai-partai sayap kiri.
Melalui proposal tersebut, pihak dewan menyatakan secara tegas bahwa fasilitas olahraga kota tidak dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan, budaya, atau sosial yang dianggap asing dengan identitas negara mereka, kecuali jika agenda tersebut merupakan acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat.
Kebijakan kontroversial tersebut semakin memanas usai adanya pernyataan provokatif dari partai Vox melalui postingan X mereka.
"Berkat Vox, langkah pertama untuk melarang festival Islam di ruang publik Spanyol telah disahkan. Spanyol akan selamanya menjadi tanah orang Kristen," tulis partai Vox dalam unggahan X mereka, dikutip dari The Guardian.
Pernyataan ini tentunya langsung menuai kecaman dari masyarakat dan komunitas Muslim di Spanyol. Mounir Benjelloun Andaloussi Azhari selaku Presiden Federasi Organisasi Islam Spanyol secara terbuka menyebut kebijakan tersebut sebagai tindakan diskriminatif yang didasari Islamofobia.
Menurutnya, kebijakan ini sengaja dibuat secara tidak adil. "Mereka tidak menyerang agama lain, mereka menyerang agama kita," ujarnya saat diwawancara oleh media El País.
Mounir juga mengaku cemas melihat aksi dan ujaran rasis yang meningkat belakangan ini. "Kami cukup terkejut dengan situasi di Spanyol sekarang. Setelah 30 tahun menetap di sini, baru kali ini saya merasa takut," pungkasnya.
Jumilla sendiri dikenal sebagai kota kecil berpenduduk sekitar 27.000 jiwa, dengan sekitar 7,5 persen di antaranya merupakan imigran yang berasal dari negara-negara Muslim.
Keputusan sepihak ini disebut akan segera mendapat gugatan hukum karena dianggap melanggar Pasal 16 Konstitusi Spanyol yang secara tegas menjamin kebebasan ideologi, agama, dan ibadah bagi setiap individu dan kelompok tanpa adanya pembatasan, kecuali jika terbukti mengganggu ketertiban umum.
Kritik tajam juga datang dari kalangan politisi lokal. Pemimpin kelompok sosialis di Murcia, Francisco Lucas, meluapkan kekecewaannya di platform X. "Partai PP telah melanggar konstitusi dan mempertaruhkan hubungan sosialnya demi mengejar kekuasaan," tulisnya.
Senada dengan pendapat tersebut, Juana Guardiola, mantan wali kota Jumilla dari kubu sosialis, turut mempertanyakan dasar kebijakan tersebut.
"Apa yang mereka maksud dengan identitas lokal? Lalu, bagaimana dengan warisan budaya Muslim yang sudah ada di sini selama berabad-abad?" ujarnya.
Sejarah Islam yang Kuat di Kota Jumilla
Ilustrasi Masjid/ Foto: Magnific
Secara historis, kota Jumilla memiliki keterikatan yang kuat dengan peradaban Islam. Setelah sempat menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi dan Kerajaan Visigoth, kota ini jatuh ke tangan kekhalifahan Arab pada abad ke-8.
Di bawah nama Yumil-la, wilayah ini tumbuh sebagai kota yang makmur selama berabad-abad, sebelum akhirnya diserang oleh pasukan Kristen pimpinan Alfonso X dari Kastila pada pertengahan abad ke-13.
Kala itu, sempat ada perjanjian damai untuk tetap menghormati hak-hak warga Muslim setempat. Namun, tak lama setelah Alfonso wafat, pihak Kastila justru menginvasi Jumilla secara keseluruhan dan menyudahi era pemerintahan Arab di sana.
(ara/and)
Loading ...
