Mudah Terbaca, Polda Sulsel Bongkar Pola Praktik Korupsi di Pemerintahan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya dalam mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas melalui penguatan sistem tata kelola serta pencegahan tindak pidana korupsi.

Hal tersebut disampaikan Ajun Komisaris Besar Polisi Jufri, Kepala Subdirektorat (Kasubdit) 3 Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan, dalam kegiatan Ramadhan Leadership Camp (RLC) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Rabu, 25 Februari 2026.

Dalam pemaparannya bertema Polda Sulsel Mengawal Pemprov: Peran Polri Mendukung Pemerintah Daerah Bersih dan Berintegritas, Jufri menegaskan bahwa tugas dan fungsi Polri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Undang-Undang Nomor 2 mengatur bagaimana tugas pokok dan fungsi Polri, yakni pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, serta penegakan hukum," ucapnya.

"Harapan kami, penegakan hukum ini menjadi langkah terakhir,” sebutnya.

Dalam konteks pengawasan keuangan daerah, ia menekankan pentingnya penyelesaian temuan BPK secara cepat dan terkoordinasi dengan aparat pengawasan internal pemerintah (Inspektorat).

Menurutnya, apabila temuan tidak segera diselesaikan hingga melewati batas waktu pengembalian yang telah ditentukan, maka aparat penegak hukum dapat mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam paparannya, Jufri mengingatkan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta menimbulkan kerugian keuangan negara.