Uki PSI: Kalau Anak Presiden Dilarang Ikut Pilpres, Besok Anak Siapa Lagi?

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Wacana pembatasan hak politik keluarga presiden kembali memantik polemik. Mahkamah Konstitusi (MK) diminta melarang keluarga sedarah maupun semenda dari presiden dan wakil presiden yang tengah menjabat untuk ikut berkontestasi dalam pemilihan presiden (Pilpres).

Sindiran Soal Diskriminasi Bertahap

Menanggapi usulan tersebut, Ketua DPP PSI, Dedek Prayudi, angkat bicara. Ia menilai gagasan tersebut berpotensi membuka ruang diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.

“Sekarang usulan anak Presiden gak boleh punya hak dipilih. Besok anak pengusaha," ujar Dedek dikutip fajar.co.id, Sabtu (28/2/2026).

Kesal dengan usulan tersebut, Dedek curiga hal tersebut akan semakin melebar seiring berjalannya waktu.

"Besok lusa anak pelatih sepak bola. Minggu depan anak pekerja konstruksi. Bulan depan anak pemilik warung Madura. Gitu aja terus sampai jagoannya menang,” cetusnya.

Hak Konstitusional dan Ruang Challenge Hukum

Dikatakan Dedek, usulan itu lahir bukan semata soal perbaikan sistem, melainkan karena belum bisa menerima hasil kontestasi politik.

“Konteksnya ya belum terima dan berdamai sama kenyataan. Kekalahan menjelma menjadi kebencian lalu ingin kebencian itu dilegitimasi melalui upaya pemberlakuan diskriminasi anti demokrasi. Itu konteksnya kalau mau jujur,” tegasnya.

Saat disinggung apakah anak presiden tetap boleh maju selama tidak melanggar konstitusi, Dedek menjawab lugas.

“Bener. Makanya hukum memberi ruang untuk di-challenge lagi putusan apapun. Dan kalau kalah ya legowo, ya gak sih?," kuncinya.