6 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap percepatan belanja pemerintah menjadi faktor utama membengkaknya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Purbaya menjelaskan lonjakan defisit merupakan konsekuensi dari strategi pemerintah yang mempercepat realisasi belanja sejak awal tahun, agar dampaknya terhadap ekonomi lebih merata.
"Karena kita percepat belanja pemerintah. Saya ingin menciptakan di mana belanja pemerintah hampir merata pertumbuhannya sepanjang tahun," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (6/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan langkah percepatan tersebut diambil untuk menghindari pola lama di mana belanja negara menumpuk di akhir tahun sehingga dampak ekonominya tidak optimal.
"Jangan sampai kayak tahun-tahun sebelumnya, numpuk di akhir tahun sehingga dampak ekonominya tidak optimal. Jadi defisit yang besar itu adalah konsekuensi logis dari kebijakan kita," jelasnya.
Purbaya menyebut belanja negara yang meningkat relatif merata di berbagai sektor, meski terdapat beberapa pos yang menonjol, seperti belanja Badan Gizi Nasional (BGN) karena nilai anggarannya yang besar.
Meski demikian, pemerintah memastikan akan tetap menjaga kualitas belanja dengan melakukan pengawasan ketat terhadap kementerian dan lembaga.
"Kita akan monitor terus dari waktu ke waktu. Kalau belanjanya ngawur, nanti kita kasih peringatan. Bahkan kalau diteruskan, kita bisa bilang itu tidak akan saya bayar," tegasnya.
Ia menambahkan, mekanisme pengendalian tersebut sudah diterapkan pada 2025 dan dinilai berhasil membuat belanja negara lebih terkontrol.
Di sisi lain, Purbaya memastikan kondisi fiskal tetap terjaga. Ia menyebut realisasi defisit APBN 2025 berpotensi lebih rendah dari target awal.
"Kalau dilihat dari defisit APBN, yang kita umumkan 2,91 persen, sekarang indikasinya bisa lebih baik, mungkin di kisaran 2,8 persen," ujarnya.
Purbaya juga optimistis kinerja ekonomi nasional akan terus membaik, dengan pertumbuhan yang diperkirakan menembus 5,5 persen.
"Kalau ekonominya bagus, pendapatan saya bagus. Nanti uang yang saya bagi ke kementerian juga lebih konsisten," katanya.
Menurutnya, perbaikan ekonomi tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah, melainkan juga peran sektor swasta yang mendominasi aktivitas ekonomi nasional.
"Jangan lihat ekonomi cuma pemerintah saja, 90 persennya private sector," imbuhnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat APBN hingga 31 Maret 2026 mengalami defisit sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Defisit terjadi karena realisasi belanja negara mencapai Rp815 triliun, tumbuh 31,4 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara yang sebesar Rp574,9 triliun atau naik 10,5 persen.
Dari sisi pendapatan, penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp462,7 triliun, yang terdiri dari pajak Rp394,8 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp67,9 triliun. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp112,1 triliun dan hibah sebesar Rp100 miliar.
Adapun belanja negara didominasi oleh belanja pemerintah pusat sebesar Rp610,3 triliun, yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp281,2 triliun dan non-kementerian/lembaga Rp329,1 triliun. Sementara transfer ke daerah tercatat sebesar Rp204,8 triliun.
(lau/pta)
Add
as a preferred source on Google
