4 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pernyataannya terkait wacana pengenaan pajak bagi kapal yang melintasi Selat Malaka bukanlah rencana serius pemerintah.
Purbaya mengatakan ide tersebut hanya bersifat ilustrasi dan tidak pernah masuk dalam agenda kebijakan. Hal itu ia sampaikan menyusul polemik atas pernyataannya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta.
"Konteksnya bukan serius. Kita belum pernah merencanakan untuk munguti pajak di situ," ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (24/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan, Indonesia memahami ketentuan internasional yang berlaku di jalur pelayaran global, sehingga tidak memungkinkan adanya pungutan sepihak terhadap kapal yang melintas.
"Jadi enggak bisa mengenakan tarif untuk kapal-kapal kecuali bentuknya servis atau servis anak buah kapal yang mau ganti," jelasnya.
Purbaya sebelumnya sempat berandai-andai kapal yang melintasi Selat Malaka dapat dikenakan tarif seperti praktik di Selat Hormuz. Ia menyinggung posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi global.
Mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto, Purbaya menyebut Indonesia bukan negara pinggiran karena berada di lintasan utama pelayaran dunia.
"Arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia," kata Purbaya dalam acara Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4).
Ia juga mencontohkan kebijakan Iran yang memungut biaya kapal tanker di Selat Hormuz, sebelum kemudian mengaitkannya dengan potensi kerja sama Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam mengelola Selat Malaka.
"Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, dan Singapura lumayan kan. Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu," ujarnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo sebelumnya menyoroti pentingnya jalur laut strategis dalam Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Ia menekankan peran krusial selat sempit seperti Selat Hormuz dalam menentukan distribusi energi global, terutama di tengah ketegangan geopolitik.
"Sekarang perang di Timur Tengah itu membuktikan satu selat, Selat Hormuz, itu menentukan hidupnya banyak bangsa, menentukan harga minyak," kata Prabowo saat Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4).
Ia menambahkan, sekitar 70 persen kebutuhan energi Asia Timur dan perdagangan internasional melewati perairan Indonesia, termasuk Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Makassar.
"Betapa pentingnya Indonesia, betapa kuncinya Indonesia. Karena pentingnya peran kita, maka kita harus memimpin bangsa ini dengan baik," ujarnya.
(lau/sfr)
Add
as a preferred source on Google
