18 hours ago
6
Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP), di Kabupaten Klaten, pada Senin (21/7). Foto: dokumentasi Biro Pers
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Janji pemberian status Aparatur Sipil Negara (ASN) 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai bisa kembali berpotensi memicu kegaduhan.
Belum luput dari ingatan publik soal kontroversi pengangkatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang langsung berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sementara di lain sisi, guru honorer yang telah puluhan tahun mengabdi mendidik dan mencerdaskan anak bangsa justru masih terkatung-katung tanpa kepastian status. Kini hal serupa kembali mencuat.
Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita mengingatkan pemerintah bahwa pemberian status ASN tersebut akan melukai perasaan jutaan tenaga honorer yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun di berbagai pelosok negeri.
Sonny menegaskan bahwa aspek keadilan sosial harus menjadi panglima dalam setiap kebijakan rekrutmen. Ia mencermati adanya ketimpangan jika rekrutmen baru langsung diberikan "karpet merah" menuju status ASN.
"Kita harus bicara jujur tentang rasa keadilan. Bagaimana perasaan guru-guru honorer di sekolah terpencil, perawat dan bidan desa yang bertaruh nyawa di garis depan kesehatan, hingga tenaga teknis dan administrasi di kantor-kantor pemerintahan yang nasibnya hingga kini masih terkatung-katung tanpa kepastian status?" ujar Sonny dalam keterangan yang dikutip Jumat (20/3/20206).
Lebih lanjut, legislator Fraksi PDI Perjuangan ini mempertanyakan nasib para Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) dan Penyuluh Lapangan lainnya.
