5 hours ago
12
Ilustrasi Gaji
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kondisi fiskal Indonesia menghadapi tekanan berat di awal tahun 2026. Hingga akhir Februari 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaporkan mengalami defisit sebesar Rp135,7 triliun. Angka "tekor" yang cukup signifikan ini dipicu oleh realisasi belanja negara yang jauh melampaui pendapatan negara akibat akselerasi belanja di kuartal pertama.
Data menunjukkan bahwa pendapatan negara hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp358 triliun atau tumbuh 12,8 persen secara tahunan (yoy). Namun, realisasi belanja negara telah melonjak hingga Rp493,8 triliun. Demi menjaga defisit agar tidak melampaui batas aman 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), pemerintah kini mulai menyiapkan langkah-langkah efisiensi yang ekstrem.
Opsi Pemotongan Gaji Pejabat Negara
Salah satu opsi paling mencolok yang sedang digodok adalah pemotongan gaji pejabat negara, mulai dari jajaran menteri Kabinet hingga anggota DPR RI. Langkah ini dipandang sebagai upaya simbolis sekaligus fungsional untuk menekan defisit di tengah krisis global dan eskalasi konflik di Timur Tengah.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa wacana tersebut sedang dalam tahap penggodokan serius. "(Opsi itu) Sedang kita detailkan kajiannya," ujar Prasetyo Hadi usai memimpin rapat koordinasi di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).
Prasetyo menekankan bahwa situasi global saat ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk melakukan efisiensi. Selain gaji, pos belanja yang akan dipangkas secara drastis mencakup anggaran perjalanan dinas kementerian/lembaga (K/L).
