1 day ago
3
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berbincang dengan siswa saat program pendidikan karakter dan kedisiplinan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Senin (5/5/2025). (Tim Media KDM)
FAJAR.CO.ID,JAKARTA - Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad menyebut memasukkan siswa ke militer bukan hal baru. Sudah pernah dilakukan di orde baru.
“Sekolah di Barak Militer adalah Program Gagal Orde Baru,” kata Saidiman dikutip dari unggahannya di X, Jumat (30/5/2025).
Hal tersebut, diungkapkan Saidiman menanggapi program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
“Program mengirim siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer yang dilakukan pemerintahan Dedi Mulyadi di Jawa Barat bukan kali ini saja pernah dilakukan,” ujarnya.
Ia memberi gambaran program yang serupa di orde baru. Saat itu dimotori Hendropriyono.
“Pada 1993, program serupa pernah dilakukan di Jakarta dengan nama Sekolah Khusus Kodim. Persis seperti Dedi Mulyadi, penggagas Sekolah Khusus Kodim, A.M. Hendropriyono, mengira barak militer bisa membuat persoalan remaja di Jakarta, seperti tawuran, akan mereda,” jelasnya.
“Nyatanya, jumlah tawuran di Jakarta ketika program sekolah khusus di barak militer itu dilakukan justru meningkat,” tambahnya.
Saat itu, program tersebut bukan hanya dikritik pakar pendidikan. Tapi juga di tubuh militer.
“Kritikan tidak hanya datang dari para pakar pendidikan, tapi juga kelompok militer reformis. Kritikan mereka sangat jelas, bahwa persoalan remaja tidak bisa ditimpakan semata secara individual, tapi harus didekati secara holistik,” jelasnya.
“Persoalan anak-anak muda sangat mungkin terkait dengan masalah yang lebih besar, misalnya pendidikan, kemiskinan, dan lain-lain,” tambahnya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
