4 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat dengan memprioritaskan rehabilitasi tambak dan keramba yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat total lahan tambak terdampak mencapai 31.248,94 hektare di tiga provinsi tersebut. Aceh menjadi wilayah dengan dampak terbesar, yakni seluas 30.417,17 hektare, disusul Sumatera Utara 575,27 hektare, dan Sumatera Barat 255,90 hektare.
Tak hanya tambak, sebanyak 2.053 unit keramba juga terdampak bencana. Sebagian besar berada di Aceh sebanyak 1.953 unit, diikuti Sumatera Barat 60 unit, serta Sumatera Utara 40 unit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Besarnya dampak tersebut menjadikan sektor perikanan budidaya sebagai salah satu fokus utama dalam pemulihan pascabencana. Sektor ini dinilai menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan revitalisasi tambak telah dimasukkan dalam agenda prioritas pemulihan ekonomi masyarakat.
"Tambak ada yang terdampak, seperti udang dan bandeng, terutama di wilayah pesisir Aceh. Saat ini sedang didata oleh Menteri KKP dan setelah Lebaran akan ditinjau langsung untuk percepatan penanganannya," ujar Tito di Jakarta, Rabu (25/3).
Ia menegaskan pemulihan sektor pertambakan tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik lahan, tetapi juga memastikan aktivitas produksi dan rantai ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan pihaknya telah mengidentifikasi tambak budidaya yang terdampak dan akan segera menjalankan langkah rehabilitasi.
"Revitalisasi tambak menjadi prioritas agar produksi perikanan budidaya bisa segera pulih dan masyarakat kembali berusaha," ujar Trenggono.
Dalam proses percepatan tersebut, pemerintah juga mengandalkan pendataan berbasis by name by address (BNBA) dari pemerintah daerah.
Hingga saat ini, sebagian besar kabupaten/kota telah menyampaikan data, meskipun masih terdapat beberapa daerah yang perlu mempercepat pelaporan agar proses revitalisasi dapat dilakukan secara optimal.
(ory/ory)
Add
as a preferred source on Google
