1 day ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Prabowo Subianto menebar enam insentif demi mendongkrak daya beli masyarakat yang tengah lesu dan menjaga perekonomian tetap tumbuh.
Insentif tersebut rencananya digelontorkan mulai bulan depan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bantuan tersebut diharapkan bisa menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua (2025). Jadi, momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi," tuturnya dalam rilis resmi, Sabtu (24/5).
Bantuan pertama, diskon transportasi yang berlaku untuk moda angkutan laut, kereta api, sampai pesawat. Pemberian diskon berlaku selama masa libur sekolah, yakni Juni 2025 dan Juli 2025.
Kedua, potongan tarif tol yang ditargetkan menyasar 110 juta pengendara.
Ketiga, diskon tarif listrik 50 persen selama Juni 2025-Juli 2025 untuk 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.
Keempat, pemerintah juga akan memberikan tambahan alokasi bantuan sosial (bansos) berupa kartu sembako dan bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Kelima, pemerintah juga berencana memberikan bantuan subsidi upah (BSU), seperti yang pernah disalurkan pada masa pandemi covid-19. Bantuan ini berlaku untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.
Bantuan yang terakhir adalah perpanjangan program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi buruh di sektor padat karya.
Bantuan ini dianggap sebagai langkah krusial untuk mengerek konsumsi masyarakat. Mengingat, ekonomi Indonesia di kuartal I-2025 cuma mampu tumbuh 4,87 persen.
Lalu, mampukah stimulus ini mendorong daya beli dan jaga perekonomian?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan insentif yang dicanangkan pemerintah sudah sangat bagus untuk mendongkrak daya beli.
Misalnya, diskon transportasi. Diskon ini demi mendongkrak penurunan kinerja sektor transportasi yang terimbas efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintahan Prabowo Subianto.
"Untuk perjalanan dinas itu pengaruhnya besar, terutama transportasi dan pariwisata, tour and travel itu berpengaruh," kata Ronny kepada CNNIndonesia.com.
Dengan adanya diskon tarif transportasi, maka masyarakat yang daya belinya sedang turun tetap bisa melakukan perjalan. Sebab, tanpa insentif, masyarakat akan lebih memilih menggunakan uangnya untuk kebutuhan lain.
"Pas daya beli masyarakat tertekan, maka masyarakat akan fokus penghasilannya kepada kebutuhan pokok sehingga mereka mengurangi kebutuhan untuk jalan-jalan dan lain-lain," ujarnya.
Insentif lainnya juga dinilai sangat dibutuhkan seperti diskon tarif listrik dan BSU kepada pekerja bergaji rendah. Namun, karena sifatnya tidak permanen, maka ini bukan solusi yang tepat untuk mendorong perekonomian.
"Sifatnya semuanya tidak permanen. Suatu saat akan dicabut oleh pemerintah, jadi kalau masyarakat tidak mendapatkan pekerjaan, maka kondisi akan kembali seperti semula," jelasnya.
Menurutnya, solusi yang paling tepat untuk menumbuhkan perekonomian saat ini adalah investasi. Sebab, peningkatan investasi akan dibarengi dengan pembukaan lapangan kerja.
Apabila masyarakat memiliki pekerjaan dengan gaji yang layak, maka tanpa pemerintah memberikan bansos pun daya beli akan tetap terjaga. Peningkatan daya beli akan berjalan beriringan dengan bertumbuhnya perekonomian.
"Semakin banyak lapangan pekerjaan yang tersedia, semakin banyak orang yang terserap ke dalam investasi, maka semakin banyak orang yang menerima penghasilan dan akan semakin meningkat konsumsi rumah tangga. Jadi investasi itu sendiri yang akhirnya membuat masyarakat bisa lepas dari insentif-insentif ini," terangnya.
Senada, Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia Teuku Riefky menilai bahwa rencana stimulus ini sudah sangat baik dan bisa membantu pemerintah mendorong perekonomian. Tapi, lagi-lagi ini bukanlah hal yang utama.
"Tapi saya rasa ini nggak cukup, yang penting pemerintah lakukan adalah kebijakan bukan yang subsidi atau insentif tapi bagaimana kebijakan-kebijakan yang mendorong peningkatan investasi," jelas Riefky.
Menurut Riefky, investasi penting karena akan menciptakan lapangan kerja yang sebetulnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi, untuk bisa mewujudkan itu, pemerintah perlu melakukan beberapa hal.
Pertama, menyederhanakan aturan investasi di Tanah Air. Sebab, sampai saat ini ia melihat belum ada perbaikan signifikan yang dilakukan pemerintah.
"Kita dengar waktu Sarasehan Ekonomi, pemerintah bilang akan melakukan deregulasi, ini yang kita masih belum lihat lagi update-nya," kata dia.
Kedua, pemerintah dinilai perlu membasmi praktek perburuan rente misalnya premanisme, dan juga ormas di dalam setiap proyek investasi yang ada di Indonesia.
"Perburuan rente ini yang kita juga belum melihat dilakukan secara optimum yang membuat banyak investasi itu menjadi terhambat," kata dia.
Riefky menekankan selain pemberian insentif yang sudah cukup bagus, perlu dibarengi dengan deregulasi seperti kemudahan proses administrasi, birokrasi, dan lain-lainnya yang penting untuk ekosistem investasi di dalam negeri.
"Ini yang juga masih belum kita melihat ada perbaikan signifikan. Jadi saya rasa berbagai stimulus ini oke aja, tapi memang belum menyasar isu utamanya yaitu rendahnya tingkat investasi yang menciptakan lapangan pekerjaan mungkin kurang," pungkasnya.
(agt)
