1 day ago
4
Mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji,
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Kabareskrim Polri, Susno Duadji bicara terkait polemik yang terjadi di Raja Ampat.
Hal ini masih berkaitan dengan izin tambang yang sebelumnya sempat mendapatkan banyak protes dari berbagai kalangan.
Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Susno Duadji menyarankan agar mencari tahu Menteri atau pejabat yang memberikan izin tambang.
Menurutnya, pemberian ijin tambang ini dari siapa pun itu akan memberikan dampak kerusakan ke Raja Ampat.
Karena itu menurutnya, siapa pun nantinya didapati sebagai pemberi izin harus dihukum berat.
“Siapa Menteri atau pejabat yg beri ijin pemusnahan gugus pulau Raja Ampat,” tulisnya dikutip Kamis (12/6/2025).
“Harus dihukum berat,” ungkapnya.
Ia pun berharap aparat penegak hukum bisa bergerak untuk mengusut pemberi izin ini.
“ayo aparat penegak hukum bergerak,” terangnya.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia resmi mencabut empat izin usaha tambang di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Keputusan ini diumumkan dalam konferensi pers oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2025
Langkah ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas pada 9 Juni 2025, yang membahas dampak pertambangan terhadap lingkungan di Raja Ampat.
Pemerintah menilai bahwa aktivitas penambangan di wilayah tersebut berpotensi merusak ekosistem alam yang menjadi daya tarik utama kawasan wisata Raja Ampat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan hasil kajian mendalam terhadap dampak lingkungan dan kepatuhan hukum dari perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
